 |
| Staf Khusus Wakil Ketua KIN RI, Rofiq Firdaus Asri saat melaporkan dugaan tersebut ke Polres Jember.(Dok/Istimewa). |
Proyek bernilai miliaran rupiah itu dilaporkan lantaran diduga terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan lokasi realisasi pemasangan PJU di lapangan.
Persoalan yang menjadi sorotan adalah dugaan pengalihan peruntukan proyek PJU yang semula direncanakan untuk kawasan perumahan, namun justru direalisasikan di jalan umum atau jalan kabupaten.
Rofiq Firdaus Asri mengatakan, laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil investigasi yang sebelumnya dilakukan KIN terhadap pelaksanaan proyek PJU tersebut.
Usai menyerahkan laporan di Mapolres Jember, Rofiq menegaskan bahwa perubahan lokasi maupun peruntukan kegiatan yang menggunakan anggaran APBD tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang dalam perencanaan awal proyek tersebut diperuntukkan bagi kawasan perumahan, kemudian realisasinya dialihkan ke jalan umum, tentu harus ada dasar administrasi dan mekanisme perubahan yang jelas. Tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk DPRD sesuai kewenangannya," tegas Rofiq.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perpindahan titik pemasangan lampu jalan. Ada aspek perencanaan, penganggaran, administrasi pemerintahan hingga pertanggungjawaban penggunaan uang negara yang harus diperiksa secara menyeluruh.
"Seharusnya setiap perubahan yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui mekanisme yang semestinya. Jangan sampai anggaran sudah ditetapkan untuk satu peruntukan, tetapi pelaksanaannya justru berbeda tanpa kejelasan dasar perubahan," ujarnya.
KIN berharap Polres Jember tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen administratif semata. Aparat penegak hukum diminta menelusuri seluruh proses, mulai dari perencanaan, penganggaran, penentuan titik pemasangan, pelaksanaan pekerjaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Rofiq juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melampirkan sejumlah bukti hasil investigasi sebagai bahan awal bagi penyidik untuk melakukan pendalaman.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut diperiksa, termasuk pihak yang terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.
"Kami berharap Polres Jember mengusut persoalan ini secara terbuka dan profesional. Semua pihak yang terlibat harus dimintai keterangan. Jangan sampai persoalan penggunaan anggaran miliaran rupiah ini justru berhenti tanpa kejelasan," tandasnya.
Ia menegaskan, apabila hasil penyelidikan dan penyidikan nantinya membuktikan adanya penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Uang yang digunakan adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran APBD harus dipertanggungjawabkan. Jika ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab secara hukum," pungkasnya. (Eko Ris)
Komentar