|
Menu Close Menu

LDC Catat 20 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Disabilitas di Jatim, Desak Penguatan Perlindungan

Senin, 16 November 2026 | 16.24 WIB

 

Tim Advokasi LDC dan Direktur PPA PPO Polda Jatim foto bersama saat mendampingi korban kekerasan anak difabel di Surabaya.(Dok/Istimewa). 
Lensajatim.id, Surabaya – Rentetan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas di Jawa Timur menjadi perhatian serius LIRA Disability Care (LDC). Organisasi tersebut mendesak penguatan sistem perlindungan bagi kelompok rentan sekaligus menyatakan dukungan kepada Polda Jawa Timur dalam meningkatkan penanganan kasus kekerasan.


Berdasarkan data internal dan pemantauan pemberitaan media daring yang dilakukan tim riset LDC hingga November 2026, sedikitnya terdapat 20 catatan kasus kekerasan yang tersebar di tujuh kabupaten/kota di Jawa Timur. Wilayah tersebut meliputi Pamekasan, Lumajang, Surabaya, Tuban, Bondowoso, Blitar, dan Sidoarjo.


Kasus yang tercatat cukup beragam, mulai dari dugaan pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual berulang, hingga kekerasan fisik yang berujung pada meninggalnya anak penyandang disabilitas.


Ketua Umum LDC Indonesia, Abdul Majid, mengatakan rentetan kasus tersebut menjadi alarm serius bagi penguatan sistem perlindungan penyandang disabilitas. Menurutnya, kepolisian memiliki peran strategis dalam memastikan korban memperoleh keadilan dan pelaku diproses sesuai ketentuan hukum.


"Kami menyampaikan dukungan kepada Direktorat PPA-PPO Polda Jawa Timur untuk semakin memperkuat penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Ini bukan sekadar persoalan kriminalitas, tetapi menyangkut perlindungan hak asasi manusia. Setiap korban berhak mendapatkan keadilan tanpa diskriminasi," ujar Majid di Surabaya, Senin (16/11/2026).


Sejumlah kasus yang menjadi sorotan LDC di antaranya dugaan pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas berusia 41 tahun di Pamekasan hingga hamil dan melahirkan. Kasus serupa juga dilaporkan terjadi terhadap perempuan penyandang disabilitas di Lumajang dan Bondowoso.


Selain itu, terdapat dugaan kekerasan seksual berulang terhadap anak perempuan penyandang disabilitas netra di sebuah panti asuhan di Surabaya.


LDC juga mencatat dugaan kasus kekerasan di Tuban dan Blitar. Sementara di Sidoarjo, terdapat laporan dugaan pencabulan terhadap anak penyandang disabilitas di lingkungan sekolah.


Perhatian juga tertuju pada meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun dengan Down syndrome di kawasan Rungkut, Surabaya, yang turut menjadi perhatian dalam konteks dugaan kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas.


Humas LDC Jawa Timur, Moch Samsuri, menyoroti dugaan keterlibatan pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban. Mulai dari keluarga, tetangga, hingga lingkungan pengasuhan dan pendidikan.


Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi persoalan serius terkait jaminan keamanan, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk mendapatkan perlindungan.


"Kami berharap penanganan kasus tidak berhenti pada proses hukum semata. Korban penyandang disabilitas membutuhkan akomodasi yang layak, pendampingan hukum, akses komunikasi, serta layanan pemulihan psikologis yang sesuai dengan ragam disabilitasnya," tegas Samsuri.


Atas kondisi tersebut, LDC mendorong Polda Jatim memperkuat kapasitas unit PPA-PPO dalam menangani perkara yang melibatkan korban penyandang disabilitas.


Penguatan kapasitas dinilai penting agar seluruh tahapan penanganan perkara, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, penyidikan hingga pendampingan korban, dapat berlangsung secara aksesibel dan berperspektif korban.


Tak hanya kepolisian, LDC juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kualitas layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).


Pengawasan terhadap sekolah, panti asuhan, serta lembaga pengasuhan juga perlu diperketat guna mencegah terjadinya kekerasan terhadap penyandang disabilitas.


Majid menegaskan, perlindungan terhadap kelompok rentan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan dan pemulihan korban harus menjadi bagian penting dalam penanganan setiap kasus.


"Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pencegahan dan pemulihan korban. Kami ingin kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas membangun kolaborasi yang lebih kuat. Tidak boleh ada penyandang disabilitas yang kehilangan hak atas keadilan hanya karena keterbatasan akses dan komunikasi," pungkasnya. (Red) 

Bagikan:

Komentar