 |
| DPRD Kota Surabaya saat menggelar pertemuan dengan Dishub Kota Surabaya terkait persiapan pengoperasian 120 Bus BTS (Dok/Istimewa) |
lensajatim.id Surabaya- 120 Bus Buy The Service atau (BTS) yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat untuk Kota Surabaya ditergetkan bisa beroperasi akhir tahun 2021. Bantuan bus dengan skema APBN secara total ini memerlukan persiapan yang luar biasa agar sesuai harapan masyarakat Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya Aning Rahmawati, ST berharap Keberadaan BTS dan Suroboyo bus bisa menjadi moda transportasi masal yang solutif terhadap permasalahan lingkungan/polusi, kemacetan sekaligus efisiensi dan efektifitas serta konektifitas antar moda di Surabaya.
"Persiapan pemkot harus betul betul ridgit, detail, cermat dan terencana dengan jadwal yang sangat singkat yaitu 6 bulan, Jika tidak maka bantuan pemerintah pusat akan menyisakan masalah bagi masyarakat kota Surabaya," kata politisi perempuan yang akrab disapa Aning saat dikonfirmasi terkait hasil pertemuan antara DPRD Kota Surabaya dengan Dishub. Rabu (26/05/2021).
Menurut Aning, konsep Buy The Servis atau BTS adalah pemerintah membeli angkutan layanan perkotaan, system ini memindahkan resiko kerugian dari operator kepada pemerintah.
"Ada 6 rute yang sudah dipersiapkan oleh dinas perhubungan untuk BTS , setiap rute ada 20 bus. Dari 6 rute tersebut, 2 rute atau 40 bus diantaranya adalah bus listrik. Sementara untuk 3 rute suroboyo bus akan terjadi pengalihan rute,," tandasnya
Agar koneksi dan sinergi antara BTS dengan Suroboyo bus mempunyai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang harus dijaga dan diawasi oleh pemkos dalam hal ini dinas perhubungan.
Lalu bagaimana persiapan dinas perhubungan dan dinas terkait untuk operasional BTS ini?
"Berikut catatan alumni ITS ini"
Pertama, Untuk APBN akan turun bertahap terkait dengan biaya operasional, sehingga pemkot harus segera memperiapkan operator atau pihak ketiga untuk kesiapan bus, pihak bank serta keseluruhan armada angkutan terkait, saat ini dishub sedang intensif mempersiapkan hal ini (dalam proses lelang).
Kedua persiapan sarana prasarana penunjang buy the servis, yang tadinya dianggarkan APBD masih diupayakan pengajuan proposal ke kementrian pusat. Ini yang harus betul betul dikawal agar ada rencana kedua jika APBN tidak support terkait sarpras penunjang. Karena keberadaan sarpras penunjang ini sangat penting, baik itu halte, feeder, marka, semuanya butuh segera.
Ketiga yang harus dikawal adalah regulasi, baik itu perda dan perwali. Dishub mengajukan 7 perda inisiatif , sementara yang sudah paripurna masih satu. Perda dan perwali ini sangat penting untuk regulasi BTS baik itu kebijakan angkutan secara umum maupun pembatasan penggunaaan mobil pribadi.
"Terakhir terkait dengan BLUD yang akan menjadi pelaksana manajemen Suroboyo bus dan BTS untuk cara pembayaran cassless sebagai alternative." Tutupnya. (Lim/Red)
Komentar