|
Menu Close Menu

Di Kota Probolinggo, 125 Pelaku UKM Difasilitasi Pengembangan Usaha

Jumat, 31 Desember 2021 | 08.39 WIB

Seminar Peningkatan Perizinan Berusaha oleh LKPSH Kota Probolinggo dihadiri oleh Anggota Komisi A DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i, Ketua LKPSH, Sibro Malisi dan Aminurrokhman, Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem. (Dok/Istimewa).


Lensajatim.id, Probolinggo -
Komitmen Lembaga Kebijakan Publik dan Studi Hukum Kota Probolinggo tidak hanya sebatas pada bantuan fasilitasi  perizinan usaha. Tapi juga pada pengembangan sarana dan prasaran serta permodalan untuk para pelaku UKM Kota Probolinggo.


"Setelah seluruh pelaku UKM di Kota Probolinggo mendapatkan izin, maka tahun 2022 akan ada upaya untuk pengembangan usaha mikro," kata Ketua LKPSH Kota Probolinggo Sibro Malisi, Rabu (29/12). 


Lelaki yang juga anggota DPRD Kota Probolinggo ini menegaskan bahwa pada tahun 2022 ini, sebanyak 125 pelaku UKM akan diajukan untuk mendapatkan bantuan pengembangan usaha. Bantuan itu berupa peralatan usaha sesuai dengan bidang masing masing. Diantaranya peralatan gorengan, rombong hingga frezer atau pendingin. "Kami sudah minta restu kepada anggota DPRD Jawa Timur Muzammil Syafi'i untuk difasilitasi. Dan Alhamdulillah belaui berkenan memfasilitasi melalui program pemerintah Jawa Timur," tegas bapak dua anak ini. 


Peserta Seminar Peningkatan Perizinan Berusaha. (Dok/Istimewa).


Selain bantuan pengembangan usaha, upaya yang lain berupa pemenuhan akses permodalan perbankan. Pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan beberapa bank penyalur dana Kredit Usaha Rakyat. Nantinya, seluruh pelaku UKM akan difasilitasi kepada perbankan. Untuk selanjutnya bank - bank itu akan memberikan pinjaman lunak bunga super murah. "Perlu diketahui kepada para pelaku UKM, bahwa ini bukan bantuan uang. Tetapi akses permodalan dengan bunga sangat murah," urainya. 


Selain itu, advokasi dan pendampingan juga dilakukan. Diantaranya memberikan pelatihan manejemen keuangan, pemasaran hingga olahan produksi. "Dengan demikian, keadaan pandemi ini diharapkan bisa segera keluar dan para UKM bisa bangkit dan berdaya lagi," tegasnya. 


Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Muzammil Syafi'i menegaskan para pelaku UKM perlu mendapatkan perhatian lebih. Sebab, mereka adalah penopang perekonomian nasional. Bahkan, lebih dari 30 persen masyarakat berada pada sektor UKM, baik pada jasa atau perdagangan. "Ini merupakan kelebihan bagi kita, maka kelebihan ini perlu di tangkap sebagai peluang dan menjadi sebuah kebijakan yang berkesinambungan," kata politisi asal Kota Pasuruan ini. 


Karena itu, ia pun berkomitmen untuk mengembangkan usaha pelaku UKM. Salah satunya dengan memfasilitasi bantuan pengembangan usaha mikro. "Kami ajukan tahun 2022. Insya Allah tahun 2023 mendapatkan bantuan sesuai dengan harapan," terangnya. (Red).

Bagikan:

Komentar