|
Menu Close Menu

Otentikasi Gagasan Keadilan Sosial Anies

Kamis, 08 Desember 2022 | 18.47 WIB



Oleh Moch Eksan


Lensajatim.id, Opini- Dalam berbagai pidatonya, Anies Rasyid Baswedan selalu menggulirkan gagasan keadilan sosial. Gagasan ini yang menjadi narasi dan karyanya dalam membangun DKI Jakarta. Ia ingin rekam jejak dalam memerintah Ibu Kota Negara menjadi dasar dalam menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.


GAGASAN SOEPOMO

Kalimat Sila kelima Pancasila ini merupakan hasil rumusan Panitia Sembilan yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Alexander Andries Maramis, Abiekoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Moezakir, H Agus Salim, Achmad Soebardjo, KH Abdul Wahid Hasyim, dan Mohammad Yamin.


Namun, istilah keadilan sosial itu sendiri bukan susunan kata dari Soekarno atau Yamin. Sebab, kedua tokoh yang menyampaikan pidato soal dasar negara di hadapan sidang BPUPKI, menyebut Kesejahteraan Sosial. Sedangkan, yang menggunakan istilah Keadilan Sosial adalah Soepomo.


Soepomo adalah pahlawan nasional yang menjadi Menteri Kehakiman Pertama. Tokoh kelahiran Sukoharjo, 22 Januari 1903 ini dijuluki dengan Bapak Konstitusi. Ia keturunan priyayi dan alumni Fakultas Hukum Universitas Lieden Belanda. Ia seorang pengacara dan politisi yang ikut merumuskan keadilan sosial sebagai salah satu sila Pancasila.


Memang, Seopomo tak masuk pada Panitia Sembilan yang melahirkan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945. Dimana, terdapat rumusan redaksi final dari teks Pancasila yang berlaku sampai sekarang. Ini berdasarkan konsep yang paling diamini di antara dua rumusan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Pasti, yang disebut pertama lebih banyak diterima daripada yang disebut kedua.


Keadilan itu berasal dari "'Adil" dalam Bahasa Arab yang berarti sama. Kata ini disebut di dalam Pembukaan UUD 1945 tak kurang dari 4 kali. Sedangkan, kesejahteraan berasal dari "Sejahtera" dalam Bahasa Indonesia yang berarti damai. Kata ini disebut dalam konstitusi negara hanya 1 kali.


PENJELASAN ANIES

Sehubungan dengan keadilan dan kesejahteraan ini, Anies memiliki penjelasan yang sangat baik. Ia mengatakan rasa persatuan tak bisa terwujud tanpa rasa keadilan. Rasa damai tak bisa dinikmati tanpa rasa keadilan. Kata keadilan merupakan kunci dalam menyelesaikan segala urusan berbangsa bernegara.


"Tak ada kedamaian bila tak ada rasa keadilan. Kedamaian tak ditandai dengan tiadanya kekerasan, kedamaian tak ditandai tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai rasanya keadilan. Itu dapat hadirkan rasa kedamaian," kata Anies pada pidatonya di Munas KAHMI Ke-11 Palu, Sulawesi Tenggara, 24-27 November 2022.


Jadi, konsep keadilan lebih universal dari konsep kesejahteraan. Karena itu, dalam pandangan profetik, keadilan pemimpin adalah pilar dunia, disamping pengetahuan ulama, kedermawanan para orang kaya dan doa orang fakir.


Nampaknya, Anies telah dan akan terus berikhtiar menghadirkan keadilan sosial dalam pemerintahan Jakarta dan Indonesia. Keadilan merupakan nilai moral dan sifat utama dalam praktek demokrasi Yunani, seperti pandangan filsafat Plato dan Aristoteles. Tapi, keadilan juga merupakan kebebasan dan kesetaraan dalam praktek demokrasi Amerika, layaknya pandangan filsafat John Rawls.


Anies secara otentik menawarkan keadilan sebagai paradigma kebijakan publik. Ia menjadikan keadilan sebagai frame work (kerangka kerja) dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanan program pembangunan di Jakarta.


INOVASI KEBIJAKAN BERKEADILAN

Dalam menghadirkan keadilan sosial, Anies berpendapat diperlukan inovasi dan kreasi baru kebijakan publik. Sebagai contoh berikut ini:


Pertama, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) satu kampung di tanah atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau punya (Badan Usaha Milik Daerah). Pemberian izin kepada orang yang punya bangunan di atas tanah tersebut, agar dapat mengakses pelayanan air, listrik dan perbankan. Tanpa mencampuri urusan sengketa tanah antara warga dengan perusahaan plat merah yang bersangkutan di pengadilan.


Kedua, pembebasan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap orang atau keluarga orang yang berjasa terhadap Jakarta. Kebijakan ini bentuk apresiasi atas jasa para tokoh tersebut. Mereka tetap bisa hidup dengan damai tanpa dihantui rasa takut tak mampu membayar pajak ratusan juta tersebut.


Ketiga, pembangunan rumah DP 0 persen sebanyak 2.322 unit. Rinciannya ialah 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, dan 166 unit di Sentraland Cengkareng. Kemudian, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa dan 868 unit di Menara Kanaya Nuansa Cilangkap. Pembanguan hunian ini untuk memenuhi kebutuhan rumah warga berpenghasilan rendah.


Keempat, pembangunan dua tower kampung susun Akuarium di Jakarta Utara.  Tower ini terdiri dari 107 unit hunian warga korban penggusuran kampung oleh Ahok. Pemprov juga menyerahkan pengelolaan rumah susun tersebut pada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri yang dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan. Kebijakan ini berdimensi perlindungan hak sekaligus pemberdayaan ekonomi warga.


Kelima, pembangunan Kampung Gembira Gembrong Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Ada 138 rumah korban kebakaran yang direvitalisasi. Kampung ini terdiri dari rumah yang bersih, sehat serta dilengkapi dengan sarana jalan, saluran dan taman. Pemprov benar-benar hadir membantu rakyat yang menderita karena bencana kebakaran.


Keenam, pembangunan moda transportasi publik yang terpadu melalui Jak Lingko. Keberadaan sistem ini telah menghemat pengeluaran biaya transportasi warga sebanyak 30 persen. Warga cukup membayar 5 ribu untuk mendapatkan layanan bus kecil sampai bus Transjakarta dalam waktu 3 jam. Kebijakan ini berdampak positif terhadap modernisasi kendaraan publik, peningkatan pengguna moda transportasi umum, serta penurunan emisi karbon. 


Ketujuh, pembangunan trotoar sepanjang 341 km di seluruh wilayah Jakarta. Pembangunan ini untuk memenuhi hak pejalan kaki sebagai transportasi pertama. Kebijakan ini untuk memproyeksikan Jakarta sebagai kota besar dunia yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Jakarta bukan sekadar ibu kota negara tetapi ibu kota dunia yang memberi pesan persamaan dan kesetaraan bagi semua warga.


Kedelapan, pemberian IMB pada rumah ibadah umat beragama. Selama lima tahun, ada 24 IMB untuk gereja, ada 11 masjid, dan bahkan ada kuil Hindu Tamil di Kalideres Jakarta Barat, yang baru berhasil dibangun setelah 65 tahun ditunggu oleh mereka. Pemberian izin dan sewa lahan oleh Pemprov merupakan bentuk perlindungan terhadap umat beragama dalam menjalankab ibadah masing-masing.


Kesembilan, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di atas lahan bekas Taman Bersih Manusia Wibawa (BMW) seluas 66,6 hektar di Papanggo Tanjung Priuk Jakarta Utara. Pembangunan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 4,08 triliun dengan kapasitas 82.000 orang. Stadion bertaraf internasional ini adalah cita-cita Gubernur Fauzi Bowo dan keinginan Pemprov Jakarta semenjak 2008.


BELANJA KEADILAN

Sesungguhnya, 9 contoh di atas tak cukup memadai untuk mendeskripsikan secara utuh dan dalam soal gagasan keadilan sosial Anies. Banyak inovasi kebijakan berkeadilan yang lain yang bisa dijadikan contoh. Ternyata secara teoritik, Ia memperkaya penjabaran Theory of Justice dari Rawls.


Rawls adalah filosuf etika dan politik Amerika terbesar abad ke-20. Pada 1999, Presiden Bill Clinton memberikan penghargaan Medali Kemanusiaan Nasional atas jasanya menghidupkan kembali disiplin etika dan politik.


Rawls menulis A Theory of Justice, dan Justice as Fairness. Ilmuwan kelahiran 21 Februari 1921-24 November 2002 ini mengatakan bahwa keadilan dibangun di atas prinsip kebebasan, kesetaraan dan keberpihakan pada orang tak beruntung. Anies menambahkan prinsip perlindungan dan pemberdayaan dalam menghadirkan keadilan sosial.


Anies berulang-ulang mengatakan, keadilan menutut bagaimana yang kecil menjadi besar. Dan yang besar tambah besar. Negara hadir untuk melindungi yang kecil dan memberdayakan mereka tumbuh berkembang menjadi besar. Dan, pemerintah memberi kebebasan pada yang besar untuk terus semakin besar.


Banyaknya ketimpangan dan kesenjangan sosial di Jakarta telah mendorong Anies melakukan inovasi kebajikan berkeadilan. Kesenjangan antara Jakarta dan Pulau Seribu yang merupakan satu kesatuan wilayah Jakarta yang memacu peningkatan pembangunan fasilitas dasar. Ini dikandung maksud ada kesataran fasilitas antara Jakarta Daratan dan Jakarta Kepulauan.


Pemprov telah meluncurkan Digital Nomad Island. Dimana Pulau Seribu digagas menjadi tempat destinasi wisata bagi seorang yang bekerja secara digital dan tak bergantung pada tempat.


Bak gayung bersambut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno juga menargetkan Pulau Seribu sebagai kawasan wisata. Pembangunan ini diperkirakan akan menyerap 3,2 miliar dolar Amerika dan menciptakan 35 ribu lapangan kerja.


Ternyata, untuk mewujudkan integrasi wilayah Jakarta Daratan dan Lautan membutuhkan anggaran yang tak sedikit. Ini berarti politik anggaran merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial.


Anies betul-betul menggunakan APBD untuk menghadirkan keadilan sosial. Sayangnya, dua tahun anggaran berjalan terpaksa harus melakukan direcofusing untuk penanganan dan penanggulangan Pandemi Covid-19. Bencana kesehatan mendunia tersebut merupakan ujian kesungguhan Anies dalam mewujudkan tagline kampanye Pilgub Jakarta 2017. Yaitu: Maju kotanya, Bahagia Warganya.


*Penulis adalah Pendiri Eksan Institute

Bagikan:

Komentar