 |
| Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Jakarta- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menyoroti ancaman keamanan di wilayah perbatasan negara, termasuk di Kepulauan Nias. Menurutnya, ancaman keamanan tersebut tidak hanya ada pada berbatasan darat, namun juga ada di perbatasan pulau terluar.
"Jadi misalnya contoh, di Dapil saya itu ada Kepulauan Nias, itu ada pulau terluar, Pulau Simuk dan Pulau Wunga yang menurut Keppres No.6 Tahun 2017 termasuk dalam pulau kecil terluar," ujar Martin saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmad Gobel tersebut dihadiri kementerian/lembaga anggota BNNP dan pimpinan beberapa komisi di DPR RI.
"Kalau kita dengar paparan Kapolri tentang ancaman, saya pikir sama juga ancaman di perbatasan darat dan perbatasan di laut. Apakah ini masuk atau tidak, tadi tidak sama sekali disinggung soal pulau-pulau terluar ini," tanya Martin.
Lebih lanjut Legislator dari Dapil Sumatra Utara II (Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat) itu mengatakan, kementerian/lembaga masih melihat wilayah perbatasan sebagai tanggung jawab dan beban kerja.
"Padahal sebenarnya perbatasan ini juga bisa menjadi sentra ekonomi. Karena sebenarnya kalau di perbatasan itu, diwilayah kita itu, sentra ekonominya lebih terbangun, lebih maju, maka itu juga menunjukkan suatu kedaulatan tersendiri," ujarnya.
Pengembangan ekonomi diwilayah perbatasan ini, menurut Martin, juga sejalan dengan rencana Kementerian Perdagangan yang hendak membangun pasar rakyat di berbagi daerah.
"Selain Menteri Perdagangan yang ada di sini, juga seharusnya ada Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi bagaimana mereka melakukan pendampingan UKM setempat, sehingga menimbulkan usahawan-usahawan baru, yang nantinya akan mengisi pasar-pasar yang akan dibangun Kementerian Perdagangan," pungkas Martin.
Menanggapi pertanyaan dari Martin, Mendagri Tito Karnavian mengatakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo kepada BNNP adalah memperkuat pulau-pulau terluar seperti di Nias. Menurut Tito, masih banyak pulau terluar yang tidak berpenghuni dan hanya dijaga anggota TNI.
"Harusnya perlu dibangun di tempat-tempat itu, sehingga yang jaga bukan hanya yang itu. Tapi juga ada aspek ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah tersebut, sehingga ini menjadi menggeliat, bangun. Dan ini menjadi bemper untuk pertahanan kita juga. Kami sependapat mengenai itu, kami juga akan belanja masalah," ujarnya. (RO/*)
Komentar