 |
| Kegiatan Penyuluhan Manasik Haji di Grand Padis Hotel Bondowoso. (Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Bondowoso- Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur ((Kemenag Jatim) menggelar kegiatan Penyuluhan Manasik Haji di Grand Padis Hotel Bondowoso . Senin, (21/08/2023).
Kegiatan itu dihadiri oleh KH. Ach. Fadil Muzakki Syah, selaku anggota Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kemenag Jatim, Kepala Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur Dr. Abd. Haris Hasan, M.Pd.I.
Dalam forum tersebut, KH. Ach. Fadil Muzakki Syah atau yang akrab disapa Lora Fadil menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja petugas haji tahun 2023.
“Tahun 2023, kuota haji kembali normal seperti sebelum pandemi. Penambahan kuota ini Alhamdulillah diimbangi dengan pelayanan yang sangat baik dari petugas haji Kemenag," terang Lora Fadil.
Wakil rakyat asal Fraksi NasDem juga menyampaikan kalau selama ini Komisi VIII DPR RI sudah berupaya maksimal agar biaya haji ditekan supaya lebih efesien lagi.
“Dalam hal biaya, saya dari Komisi VIII, tentu tetap berjuang agar biaya haji atau BIPIH, dapat ditekan dan diefisiensikan sebaik mungkin agar tidak memberatkan jamah haji. Perjuangan ini tentu harus melalui proses menampung aspirasi dari calon jamaah. Oleh sebab itu, masyarakat harus sampaikan uneg-uneg karena tanpa disampaikan, maka apa bekal kami yang harus diperjuangkan?," paparnya.
Putra ulama besar nan kharismatik KH Muzakki Syah tersebut, juga menyampaikan pentingnya ketegasan dalam pelayanan haji.
“Dalam haji, jangan sampai ada ruang bagi oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dan justru merugikan orang lain. Contoh, jangan sampai ada yang merebut hak tenda jamaah dan sebagainya. Yang pasti di tanah suci, semua tidak boleh ada yang ingin diistimewakan. Semua harus diperlakukan sama," tandas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Bondowoso ini.
Sedangkan dari Kanwil Kemenag Jatim, Abd. Haris menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pusat pelayanan haji terpadu di Bondowoso.
“Mohon doa bapak ibu sekalian, agar ada kelancaran bahwa Bondowoso bersiap memiliki pusat pelayanan haji terpadu," paparnya.
Doktor UIN SATU Tulungagung tersebut juga menyampaikan prinsip haji berkeadilan.
“Prinsip haji berkeadilan menjadi prinsip kami mengingat pentingnya pemberangkatan haji sesuai antrian. Hal ini kami utamakan daripada kuota penggabungan, yang sebelumnya memang ada jamaah haji yang berangkat dengan pendampingan keluarga. Dan haji berkeadilan kami utamakan karena kami ingin benar-benar adil sesuai waktu pendaftaran calon jamaah haji. Istilahnya, First Come First Service,” jelasnya.
Haji berkeadilan tersebut, dijelaskan oleh Abdul Haris memiliki konsekuensi, diantaranya dalam hal pelayanan.
“Dengan adanya pemberangkatan haji, terutama lansia (lanjut usia) yang tidak didampingi keluarga, tentu menjadi kewajiban kami untuk mendampingi dan melayani mereka. Petugas haji tentu memiliki tanggung jawab semakin berat, namun kami tetap melayani sepenuh hati. Kami pun memikirkan segala hal detail untuk melayani jamaah lansia, diantaranya dalam hal konsumsi kami sediakan bubur. Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan aktivitas keseharian lansia, itu juga kami yang melayani," katanya.
“Saya selalu sampaikan kepada petugas haji, terutama perawat, bahwa mereka merawat jamaah haji seperti halnya merawat orang tua atau kakek nenek mereka. Dan ini alhamdulillah dapat terlaksana sepenuh hati. Sehingga jamaah haji lansia pun tetap lancar selama beribadah. Prinsip kami adalah mewujudkan haji mabrur bagi para jamaah," tambahnya.
Ketua Sektor VI di Makkah saat penyelenggaraan haji 2023 kemarin, menegaskan bahwa pelayanan sepenuh hati menjadi keyakinan para petugas karena di tanah suci, selalu ada kemudahan dalam beribadah.
Disinggung isu saat tahapan haji di Muzdalifah, Abdul Haris meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat yang menuduh jamaah haji terlantar.
“Saat di Muzdalifah, ada banyak jamaah yang non reguler yang mana mereka menempati jamaah reguler. Kejadian ini penting untuk kita sampaikan dan luruskan, agar agen perjalanan jamaah haji non reguler memastikan detail para jamaahnya saat di tanah suci. Jangan sampai tidak memikirkan jamaahnya, karena ketidaktertiban justru menimbulkan masalah baru dan merugikan jamaah lainnya, yaitu jamaah reguler," ungkapnya.
“Adanya keterlambatan penjemputan oleh petugas lokal Arab Saudi saat di Muzdalifah, disebabkan memang saat itu situasi jalan macet. Namun kami pun gerak cepat dengan berkoordinasi terkait konsumsi bagi jamaah saat mereka menunggu penjemputan, yaitu penambahan air mineral dan roti.”
Dalam kesempatan itu, Abdul Haris pun menyampaikan program sosialisasi “Sajadah Wali”, Sapa Jamaah Dalam Waiting List, yang hanya dimiliki oleh Kemenag Jatim. Program tersebut pun mendapat apresiasi dari para hadirin yang hadir, disebabkan calon jamaah memang membutuhkan informasi terupdate dari penyelenggara haji.
Acara tersebut juga dihadiri jajaran Ketua Tim pada Bidang PHU H. Ahmad Alauddin, Hj. Fentin Istifaiyah, dan Edi Susilo, Ketua Tim Bina Umrah dan Haji Khusus. Sedangkan sebagai moderator adalah Sekretaris MUI Jatim, Lia istifhama. (Had)
Komentar