|
Menu Close Menu

Hampir Mati kawal Kasus Korupsi, kini jadi Bakal Calon Bupati

Kamis, 29 Agustus 2024 | 18.11 WIB

Mathur dan Jayus saat menerima SK Rekomendasi dari PPP untuk maju Pilkada Bangkalan 2024. (Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Bangkalan- Pada 20 Januari 2014 lalu, Mathur Khusairi hampir meninggal setelah ditembak oleh orang tak dikenal di depan rumahnya. Insiden ini terjadi sekitar pukul 01.00 dini hari saat Mathur baru pulang dari Surabaya.


Mathur Khusairi adalah seorang aktivis anti-korupsi di Bangkalan, Jawa Timur, yang dikenal karena perjuangannya melawan korupsi di Bangkalan.


Mathur mengalami luka parah karena tembakan di bagian perut dan paha, sehingga harus menjalani operasi dan perawatan intensif di rumah sakit. Tindakan kekerasan ini diduga terkait dengan aktivitas Mathur dalam mengungkap berbagai kasus korupsi di Kabupaten Bangkalan. 


Setelah 10 Tahun dari kejadian itu, kini Mathur Khusairi kembali muncul sebagai kandidat bakal Calon Bupati yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gelora dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ia akan berpasangan dengan Bakal Calon Wakil Bupati nya yakni Yakni Jayus Salam


Rencananya Mathur Khusairi dan Jayus Salam akan mendaftar Ke KPU Kabupaten Bangkalan malam ini sekitar pukul 19:00.


Nama Mathur memang dikenal sebagai salah satu aktivis yang cukup Vokal, pun ketika Mathur Khusairi terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Ia kerap mengkritik kebijakan Gubernur Khofifah yang dianggap tak berpihak pada kepentingan masyarakat.


Mathur Khusairi adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur dari  Fraksi Gabungan PKS-PBB-Hanura . Ia dikenal sebagai seorang politisi yang cukup vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama terkait isu-isu lingkungan dan pemberantasan korupsi.


Sebagai anggota DPRD, Mathur Khusairi aktif dalam berbagai kegiatan legislatif dan pengawasan di Provinsi Jawa Timur. Dia terlibat dalam pembahasan berbagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, dan sering kali memberikan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat. (Eko) 

Bagikan:

Komentar