 |
| Thoriq Majiddanor, Anggota Komisi XI DPR RI. (Dok/Istimewa). |
"Kami ingin juga OJK ada suatu literasi keuangan agar masyarakat diberikan sesuatu informasi yang akurat dan edukatif agar tidak mudah tertipu oleh skema penipuan," ujar Jiddan, sapaan Thoriq Majiddanor, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XI dengan OJK, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Rapat yang dihadiri jajaran pejabat OJK tersebut membahas pengaturan dan pengawasan aset kripto.
"Kita sama-sama tahu kemarin muncul fintech, kemudian macam-macam. Ini saja masyarakat sulit sekali membedakan mana yang berizin OJK mana yang tidak berizin OJK," ungkap Jiddan.
Ia mengatakan, masyarakat di tingkat bawah atau di kampung-kampung masih kesulitan membedakan lembaga keuangan yang berizin dan tidak. Bahkan, mereka juga tidak mengerti cara menghubungi layanan kontak OJK 157 untuk mendapatkan informasi yang benar.
"Jadi pada satu kesempatan di TV, saya menyampaikan literasi ini sangat penting karena masyarakat saat ini banyak yang terlanjur jatuh menjadi korban daripada penipuan yang memang sebenarnya mereka tidak tahu mana yang resmi atau tidak," lanjutnya.
Legislator dari Dapil Jawa Timur X (Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan) itu mendorong peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat, sehingga dapat lebih mudah mengecek legalitas suatu lembaga keuangan sebelum bertransaksi.
"Nah kalau mau transaksi mereka harus ngecek dulu, ini harus dibuat satu hal yang lebih mudah, bagaimana itu bisa dipahami oleh masyarakat," kata Jiddan.
Selain itu, dia juga menyoroti perkembangan teknologi AI (Artificial intelligence) yang semakin pesat. Ia khawatir jika sumber daya manusia Indonesia tidak ditingkatkan dan literasi keuangan tidak dilakukan dengan baik, masyarakat akan banyak yang menjadi korban investasi bodong yang menggunakan teknologi AI.
Untuk itu, sia meminta gambaran mengenai antisipasi OJK terhadap perkembangan teknologi AI, terutama dalam menghadapi adanya investasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak logis.
"Ini bagaimana kita mengantisipasi agar masyarakat tidak tergiur, karena mereka (iklan investasi bodong) sebutkan, oh modal dua juta, satu juta, bisa dapat berpuluh kali lipat atau 100 kali lipat. Ini sesuatu yang menurut kami tidak logis, tapi itu sudah banyak sekali terjadi," tegas Jiddan. (dpr.go.id/*)
Komentar