Dorong Kesejahteraan Pekerja, Senator Lia Istifhama Desak Penguatan K3 di Indonesia

Baca Juga

Lia Istifhama (tengah) saat hadir dalam forum dialog bilateral di Finlandia.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat pengawasan serta implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia. Menurutnya, K3 bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi menjadi indikator penting dalam menciptakan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan daya saing nasional.

Hal itu disampaikan Ning Lia—sapaan akrabnya—saat menghadiri forum dialog bilateral bersama Wakil Menteri Jaminan Sosial Finlandia, Laura Rissanen, dan Komite III DPD RI di Helsinki.

“Komitmen pada K3 adalah bukti kepedulian negara terhadap kualitas hidup pekerja. Negara seperti Finlandia berhasil menekan angka kecelakaan kerja secara signifikan, dan itu menjadi bukti bahwa keselamatan kerja adalah investasi jangka panjang,” ujar Ning Lia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (5/7/2025).

Dalam forum tersebut, Ning Lia menyoroti bagaimana Finlandia—yang pada 1917 merupakan salah satu negara termiskin di Eropa—bertransformasi menjadi negara dengan sistem kesejahteraan kerja terbaik di dunia, berkat keseriusan dalam membangun sistem K3 yang modern dan berkelanjutan.

Keponakan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ini juga menanyakan langsung strategi yang dilakukan Finlandia dalam menurunkan angka kecelakaan kerja, serta bagaimana program Working Life menjadi bagian dari pertumbuhan berkelanjutan di negara tersebut.

Finlandia Jadi Contoh Nyata

Laporan National Occupational Safety and Health Profile of Finland mengungkap keberhasilan sistem K3 Finlandia ditopang oleh Undang-Undang K3 (738/2002), yang mewajibkan perusahaan melakukan identifikasi risiko, penghapusan bahaya, dan pelibatan aktif pekerja. Sekitar 90 persen pekerja di Finlandia terlayani oleh sistem kesehatan kerja (OHS), dengan pembiayaan 50–60 persen ditanggung negara.

Tak hanya itu, kompensasi kecelakaan kerja juga ditanggung penuh melalui sistem asuransi nasional, mencakup biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan.

“Data menunjukkan, sejak 1975 hingga 2002, jumlah kematian akibat kecelakaan kerja di Finlandia turun drastis hingga 75 persen. Tahun 2002 hanya tercatat 65 kasus kematian—angka terendah sepanjang sejarah mereka,” papar Ning Lia.

Model kolaboratif tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja juga menjadi kunci sukses Finlandia. Mereka duduk bersama dalam Komite Penasihat Nasional K3, memastikan kebijakan yang realistis dan dijalankan bersama.

Indonesia Harus Bergerak Cepat

Melihat keberhasilan Finlandia, Ning Lia menilai Indonesia harus segera memperkuat sistem K3, terutama di tengah tantangan industri modern, urbanisasi, serta munculnya jenis pekerjaan baru, seperti digital dan kerja jarak jauh.

“K3 bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi menjamin para pekerja bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Negara maju telah membuktikan bahwa investasi di K3 berdampak langsung pada produktivitas dan kesejahteraan nasional,” tegasnya.

Politisi muda Nahdliyin ini juga mendorong pemerintah meningkatkan inspeksi dan pembinaan K3, khususnya di sektor padat karya dan usaha mikro. Ia berharap dunia usaha menjadikan K3 sebagai bagian dari manajemen risiko dan pelatihan pekerja.

“Pemerintah juga harus memperbarui kebijakan K3 agar adaptif terhadap era digital dan sistem kerja jarak jauh,” harapnya.

Ia menambahkan, keberhasilan penguatan K3 membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Dengan pengawasan ketat dan keterlibatan semua pihak, kita bisa menurunkan angka kecelakaan kerja secara signifikan. Ini investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya. (Had)