 |
| Gus Hilman, Anggota DPR RI Fraksi PKB.(Dok/Istimewa). |
Dalam pandangan Fraksi PKB yang disampaikan Gus Hilman, Renstra DPR ke depan harus mencerminkan arah transformasi sosial dan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, sejalan dengan semangat Islam Rahmatan Lil Alamin dan nilai-nilai konstitusional. Gus Hilman menekankan bahwa dokumen ini bukan sekadar rencana teknis, melainkan kompas moral dan strategis untuk menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045.
“Prinsip kemaslahatan harus menjadi ruh dari Renstra ini. Kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja DPR benar-benar bermuara pada kesejahteraan rakyat, keadilan, dan keterbukaan,” tegas Gus Hilman, legislator asal Dapil Jawa Timur II ( Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo ), lewat keterangan persnya, Senin (07/07/2025).
Ia juga menyoroti beberapa kekurangan penting dalam penyusunan Renstra, termasuk minimnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Renstra sebelumnya, indikator keberhasilan yang masih bersifat kuantitatif dan umum, serta keterlibatan publik dan Badan Legislasi (Baleg) yang belum maksimal.
“Renstra ini harus lahir dari proses yang akuntabel, melibatkan publik, dan sejak awal dikawal oleh Baleg untuk memastikan harmonisasi substansi. Tanpa itu, legitimasi dan efektivitasnya akan lemah,” papar anggota Komisi X DPR RI ini.
Selain itu, Gus Hilman juga menekankan pentingnya mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang lebih konkret. Ia menilai keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) perlu diperkuat sebagai kanal utama penyambung suara rakyat ke DPR.
“DPR adalah rumah rakyat, dan rumah itu harus terbuka. Aspirasi rakyat jangan terjebak di ruang-ruang formal, tapi harus ditata dengan sistematis dan inklusif. Maka, penguatan BAM menjadi urgensi,” imbuhnya.
F-PKB, lanjut Gus Hilman, menyambut baik Renstra DPR 2025–2029 namun dengan sejumlah catatan kritis yang konstruktif. Ia berharap Renstra ini menjadi dokumen hidup yang benar-benar mampu membimbing kerja parlemen secara holistik dan berkelanjutan, termasuk memperkuat peran pengawasan terhadap APBN, perlindungan kelompok rentan, hingga penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
“Renstra bukan hanya soal program, tapi soal arah. Kita ingin DPR tidak hanya responsif, tapi juga reflektif—tahu ke mana harus melangkah dan mengapa kita melangkah ke arah itu,” kata Gus Hilman.
Dengan semangat gotong royong dan keberagaman yang menjadi ciri khas PKB, Gus Hilman juga menegaskan pentingnya toleransi, perlindungan minoritas, dan diplomasi parlemen yang mengedepankan keadilan serta perdamaian global.
Menutup pernyataannya, Gus Hilman menyampaikan bahwa Fraksi PKB secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap Renstra DPR RI 2025–2029, dengan syarat seluruh catatan strategis tersebut diperhatikan, diakomodasi, dan diintegrasikan secara substansial dalam pelaksanaan ke depan.
“Bismillahirrahmanirrahim, kami mendukung Renstra ini dengan harapan menjadi dasar hukum dan moral bagi parlemen dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat,” pungkasnya. (Had)
Komentar