Jatim Jadi Teladan Nasional, Lia Istifhama Puji Kebijakan Progresif Pemprov soal PPPK

Baca Juga

Lia Istifhama, Anggota DPD RI saat silaturahmi dengan Kepala BKD Pemprov Jatim, Indah Wahyuni di Kantor BKD Jatim.(Dok/Radar Gresik). 

Lensajatim.id, Surabaya – Langkah berani dan inovatif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota DPD RI, Lia Istifhama, yang menyebut kebijakan tersebut sebagai “cermin keadilan dan masa depan ASN Indonesia.”

Dalam keterangannya di Surabaya, Senin (21/7/2025), Ning Lia—sapaan akrab Lia Istifhama—mengapresiasi keberpihakan Pemprov Jatim dalam memberikan kesempatan karier dan kesejahteraan yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi para PPPK.

“Pemprov Jatim sangat visioner. Mereka bukan hanya menyerap PPPK terbanyak kedua se-Indonesia, tapi juga memberi ruang karier struktural hingga level eselon. Ini bukti nyata bahwa PPPK dipandang sebagai bagian penting dari manajemen ASN profesional,” tegas Lia.

Tak hanya soal struktur, Lia juga memuji pendekatan solutif Pemprov dalam menyelesaikan berbagai persoalan administratif. Salah satunya terkait kasus R4 tahun 2019 yang tidak masuk dalam data BKN.

“Alih-alih diberhentikan, mereka justru dialihkan jadi PPPK paruh waktu. Ini bukan hanya soal regulasi, tapi tentang rasa keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat 22.256 PPPK aktif di Pemprov Jatim, atau 36% dari total ASN. Mereka tak hanya mendapat gaji pokok sesuai PP No. 49 Tahun 2018, tapi juga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga Rp5 juta—terbesar kedua setelah DKI Jakarta.

Tak hanya itu, Pemprov juga membuka akses pendidikan dan pelatihan kelas dunia melalui kerja sama dengan LPDP dan Bappenas, serta kampus-kampus unggulan seperti Universitas Brawijaya, ITS, Unair, bahkan sertifikasi internasional seperti AELS.

“Bahkan ada ASN asal Jatim yang berhasil lulus dari King’s College London. Ini membuktikan bahwa visi Pemprov untuk mencetak ASN global bukan sekadar slogan,” ujar Indah.

Kebijakan ini tak hanya menginspirasi, tapi juga mengubah hidup banyak orang, seperti yang dirasakan oleh Maratus Sholehah, guru PPPK yang dulunya honorer.

“Saya sempat hampir putus asa saat status honorer dihapus. Tapi alhamdulillah, Pemprov Jatim hadir memberi harapan. Kini kami tak hanya punya status, tapi juga peluang berkarier seperti PNS,” ungkapnya haru.

Dengan pendekatan progresif, inklusif, dan berorientasi kualitas, Jawa Timur kini tampil sebagai pionir reformasi ASN di Indonesia. Apakah provinsi lain siap menyusul?. (Had)