Mafia Pangan Rugikan Negara Rp100 Triliun, DPR Minta Penindakan Tegas

Baca Juga

Cindy Monica, Anggota Komisi IV DPR RI.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Cindy Monica, angkat suara dengan nada tegas menyusul temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sebanyak 212 merek beras diduga merupakan produk oplosan yang tidak memenuhi standar mutu, volume, dan kualitas—dengan potensi kerugian negara yang mencengangkan, mencapai Rp100 triliun.

“Ini bukan sekadar soal bisnis, ini soal perut rakyat Indonesia. Kalau beras saja dipermainkan, maka nyawa dan kesejahteraan rakyat pun ikut dipertaruhkan,” tegas Cindy, Sabtu (12/7/2025).

Politisi asal Partai NasDem ini menyebut temuan ini sebagai sinyal darurat bagi sistem distribusi pangan nasional. Ia menilai praktik semacam itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Ia pun menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan yang telah melaporkan temuan ini kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Langkah hukum, kata dia, harus segera dilakukan untuk membongkar jaringan mafia pangan dari akar-akarnya.

“Kita harus bersihkan mafia pangan dari hulu ke hilir. Tidak boleh ada kompromi untuk pelaku yang menipu rakyat dengan beras tak layak konsumsi,” ujar politisi muda asal Sumatera Barat itu.

Sebagai bagian dari Komisi IV yang membidangi pertanian, Cindy berkomitmen untuk mengawal proses hukum dan pengawasan distribusi pangan hingga tuntas. Ia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan beras nasional agar kejadian serupa tak kembali terulang.

“Ini saatnya negara hadir dengan tegas dan berpihak pada petani dan konsumen. Jangan sampai yang kecil makin ditekan, sementara mafia yang bermain di balik layar justru kebal hukum,” pungkasnya. (Tim).