Rico Sia Soroti Kecilnya Kontribusi LPK BUMN ke Negara, Usulkan BPK Lakukan Audit Investigatif

Baca Juga

Rico Sia, Anggota Komisi VII DPR RI.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta-Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, melontarkan kritik tajam terhadap rendahnya kontribusi Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) milik BUMN terhadap penerimaan negara. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Surveyor Indonesia, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan Sucofindo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

"Saya merasa kontribusi LPK ini sangat kecil," ujar Rico.

Ia merujuk pada data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024, yang menunjukkan angka yang dinilai terlalu rendah. Dari tiga BUMN yang hadir, PNBP yang disetorkan adalah: Surveyor Indonesia sebesar Rp604,5 juta, BKI Rp148,5 juta, dan Sucofindo Rp1,32 miliar.

"Padahal industri kita begitu banyak. Kenapa bisa sekecil ini kontribusinya? Apa masalahnya? Atau justru menurut para pimpinan di sini, ini sudah besar?" tanya Rico, mempertanyakan efektivitas dan optimalisasi peran LPK BUMN.

Melihat kondisi tersebut, Rico mengusulkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif guna menelusuri potensi penyebab rendahnya pemasukan negara dari sektor tersebut.

"Saya tidak menuduh pimpinan LPK yang hadir di sini bersalah. Tapi bisa saja ada persoalan di bagian lain yang menyebabkan hasil kerjanya tidak maksimal. Karena itu saya rasa audit khusus dari BPK perlu dilakukan," tegas Rico.

Usulan ini menambah sorotan tajam terhadap kinerja lembaga-lembaga negara yang diharapkan tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan negara. (Had)