 |
| PKDI saat audiensi dengan Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra di ruang SKB Pemkab Mojokerto.(Dok/Istimewa). |
Dengan nada serius, ia mengingatkan bahwa banyak laporan penyalahgunaan dana desa justru langsung masuk ke meja bupati tanpa melalui jalur pengawasan camat. Menurutnya, kondisi ini jelas tidak ideal.
“Camat itu tugasnya membimbing dan mendidik desa. Jangan sampai laporan masuk langsung ke bupati tanpa ada peran camat. Kalau ada camat bilang tidak sanggup, saya siap ganti dengan pejabat yang lebih siap,” tegasnya.
Gus Barra juga menyinggung dinamika kebijakan penganggaran, khususnya Bantuan Keuangan (BK) Desa. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang kerap mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan.
“BK Desa itu insidentil. Bisa berubah tergantung kekuatan fiskal dan kebutuhan strategis. Pemerintah pusat saja bisa berubah, apalagi APBDes,” jelasnya.
Sejak menjabat, hampir setiap hari Gus Barra berhadapan dengan laporan kasus penyelewengan dana desa dengan nilai bervariasi, mulai Rp30 juta hingga Rp500 juta. Ia mengaku, setiap masuk kantor, hal pertama yang ia lakukan adalah menandatangani laporan temuan desa agar segera ditindaklanjuti sebelum masuk ke ranah aparat penegak hukum (APH).
“Ini bentuk kepedulian saya. Saya tidak ingin persoalan dibiarkan berlarut,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Barra juga memaparkan alasan evaluasi ulang penyaluran BK Desa tahun 2024. Ia menyebut masih terjadi ketimpangan besar yang membuat sebagian desa mendapat banyak pembangunan, sementara desa lain sama sekali tidak tersentuh.
“Bayangkan, satu desa bisa mendapat lima titik pembangunan senilai miliaran rupiah, bahkan ditambah pokir dewan, sementara desa lain kosong. Di mana letak keadilannya?” tanyanya retoris.
Bagi Gus Barra, pembangunan tidak boleh didasarkan pada afiliasi organisasi kepala desa maupun kepentingan politik. Ia menegaskan arah pembangunan harus berfokus pada sektor prioritas: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Tahun ini, anggaran kesehatan meningkat signifikan dari Rp22 miliar menjadi Rp66 miliar untuk mendukung layanan kesehatan gratis (UHC prioritas). Pada sektor pendidikan, ia menaruh perhatian pada puluhan sekolah yang kondisinya rusak parah.
“Saya malu kalau sekolah-sekolah kita rusak parah dan tidak ada keberpihakan. Anggaran kita geser untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, pemerintah juga telah menyiapkan ratusan miliar rupiah untuk pembangunan jembatan hingga perbaikan jalan desa.
Menutup paparannya, Gus Barra menegaskan bahwa setiap kebijakan yang ditempuhnya murni demi kepentingan masyarakat Mojokerto, bukan ambisi pribadi.
“Meski biaya politik pencalonan cukup besar, saya tidak pernah berpikir mengambil keuntungan dari jabatan ini. Tujuan saya hanya satu: pembangunan yang adil dan maslahat untuk rakyat,” pungkasnya. (Sur/Had).
Komentar