Ning Dini Tekankan Transparansi dan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Haji

Baca Juga

Ning Dini, Anggota Komisi VIII DPR RI saat Sarasehan Keuangan Haji di Kota Probolinggo.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Probolinggo— Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Hj. Dini Rahmania, menegaskan pentingnya transparansi, prinsip syariah, dan kebermanfaatan dalam pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Sarasehan Pengelolaan Keuangan Haji yang digelar BPKH di Orin Hall & Resto, Kota Probolinggo, Selasa (5/8/2025).

Dalam forum yang dihadiri oleh tokoh agama, akademisi, dan perwakilan masyarakat itu, politisi yang akrab disapa Ning Dini tersebut menyoroti peran strategis BPKH dalam mengelola dana setoran awal jamaah haji, yang kini jumlahnya telah menyentuh angka lebih dari Rp170 triliun.

"Dana ini adalah amanah besar dari umat. Maka tidak boleh dibiarkan mengendap, harus dikelola dan dikembangkan secara hati-hati, patuh terhadap prinsip ekonomi syariah, dan tentunya memberi manfaat nyata," tegas Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo itu.

Ning Dini memaparkan tiga fokus utama dalam strategi pengelolaan dana haji:

1. Prinsip kehati-hatian – investasi harus mempertimbangkan risiko dan keamanan jangka panjang.

2. Kepatuhan syariah – seluruh penempatan dana wajib sesuai prinsip ekonomi Islam dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

3. Kemanfaatan untuk umat – hasil pengelolaan digunakan untuk subsidi biaya haji, peningkatan layanan, serta mendukung program keummatan seperti pendidikan, sosial-keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Namun demikian, Ning Dini menekankan bahwa aturan dan strategi tak akan berarti tanpa kepercayaan dari jamaah.

"Dana haji adalah uang umat. Jika terjadi penyalahgunaan, bukan hanya merugikan jamaah, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara," ujarnya.

Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Ning Dini menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi BPKH agar pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ia juga mendorong agar laporan pengelolaan dana dapat diakses dan dipahami masyarakat luas, tidak hanya sebatas laporan di atas kertas.

"Kegiatan seperti sarasehan ini sangat penting untuk membuka ruang diskusi, memperkuat sinergi antara BPKH, DPR, dan masyarakat," pungkasnya.

Acara ditutup dengan apresiasi dari para peserta terhadap kehadiran dan paparan Ning Dini yang dinilai mampu menjembatani aspirasi umat dengan pengambil kebijakan. (Had)