Ning Lia Ingatkan Kenaikan PBB Jangan Picu Keresahan Publik

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta-Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang belakangan ramai dilakukan sejumlah pemerintah daerah mendapat sorotan dari Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Menurutnya, kebijakan fiskal semacam ini harus diambil dengan penuh kehati-hatian agar tidak memicu keresahan masyarakat.

“Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” tegas Ning Lia, Rabu (20/8/2025).

Ia menekankan bahwa kenaikan PBB tidak bisa dilihat semata dari sisi fiskal, melainkan terkait erat dengan konsep keadilan dalam ekonomi daerah. Hubungan keuangan antara pusat dan daerah, lanjutnya, harus diatur secara seimbang agar wilayah penghasil tidak merasa dirugikan.

“Jangan sampai ada daerah yang punya sumber daya besar, tapi porsinya lebih banyak ke pusat sementara ke daerah rendah. Karena kekurangan PAD, daerah lalu mengambil jalan pintas dengan menaikkan PBB. Ini harus disikapi bijak agar tidak menciptakan kesenjangan,” jelasnya.

Ning Lia juga menyinggung prinsip otonomi daerah berkeadilan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Presiden memahami pentingnya distribusi fiskal yang adil dan berimbang, sehingga kebijakan pajak daerah tidak menekan masyarakat kecil.

“Kenaikan yang ekstrem, bahkan sampai 1.000 persen, jelas akan menimbulkan pro kontra. Pemimpin daerah harus aspiratif agar perbedaan pandangan bisa diantisipasi sejak awal. Jangan sampai muncul sikap kontradiktif yang bisa menggerus kepercayaan publik,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas fiskal. “Kalau pusat dan daerah mampu membangun trust lewat kebijakan adil, masyarakat akan lebih tenang dan penerimaan pajak bisa berjalan optimal,” pungkasnya. (Had)