PDIP Desak Tunjangan Rumah DPR Dibatalkan, Tegaskan Etika Politik dan Empati Rakyat

Baca Juga

MH. Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta – PDI Perjuangan (PDIP) mendesak agar tunjangan rumah bagi anggota DPR dibatalkan. Ketua DPP PDIP, MH. Said Abdullah, menegaskan bahwa pemberian fasilitas berlebihan kepada wakil rakyat di tengah kondisi sulit yang dialami masyarakat bertentangan dengan etika politik.

“Politik bukan sekadar soal rasionalitas dan kesepakatan. Yang harus melekat dalam politik setiap saat adalah etik, empati, dan simpati,” kata Said dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (30/08/2025) sore. 

Said menilai pembahasan hak keuangan anggota DPR tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai moral. Ia mengingatkan bahwa di tengah kondisi ekonomi yang makin menekan, masyarakat masih mempertanyakan kinerja DPR.

“Dalam situasi rakyat yang serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan, tidak pantas DPR justru mendapat tunjangan yang jumlahnya bagi rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” tegasnya.

Menurut Said, jika setiap anggota DPR memiliki empati, maka tidak akan ada fasilitas berlebihan yang dibiayai dari pajak rakyat. Ia menekankan pentingnya “simpati politik”, yaitu bekerja dengan mendengar dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat agar keberadaan DPR tidak terus dipertanyakan.

“Bagi Fraksi PDI Perjuangan, tiga nilai itu penting karena menjadi jiwa gerak politik DPR, bukan sekadar kesepakatan atau legal formal. Kami telah memperingatkan anggota fraksi agar memiliki sense of crisis, tepo sliro, dan terus mawas diri,” jelasnya.

Atas dasar itu, PDIP secara tegas meminta agar tunjangan rumah DPR dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan dihentikan. Said menegaskan, langkah ini diharapkan menjadi pelajaran penting agar DPR menjaga marwah serta menunjukkan kepekaan terhadap penderitaan rakyat. (Had)