Industri Rokok di Ujung Tanduk, Ning Lia Desak Pemerintah Segera Ambil Langkah Strategis

Baca Juga

Ning Lia, Anggota DPD RI asal Jawa Timur.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Jakarta– Isu kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT Gudang Garam Tbk memicu perhatian serius Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, M.E. Menurutnya, kabar ini tidak hanya menyangkut industri rokok semata, tetapi juga hajat hidup jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau hingga buruh pabrik.

“Jika benar kabar PHK massal Gudang Garam, maka ini menjadi kabar yang sangat tidak sedap bagi dunia industri sekaligus problem baru bagi penyerapan tenaga kerja,” tegas Ning Lia, Senin (8/9/2025).

Ning Lia menjelaskan, ancaman PHK massal didorong oleh pasokan tembakau yang semakin terbatas serta beban pajak cukai rokok yang terus meningkat. Kedua faktor ini menyebabkan daya saing industri hasil tembakau (IHT) menurun, bahkan terancam menggerus keberlangsungan produksi.

“Kalau bicara sebab PHK massal, maka kita juga bicara efek domino terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT),” jelasnya.

Putri KH. Maskur Hasyim tersebut menilai kebijakan dalam UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang menaikkan alokasi DBHCHT dari 2 persen menjadi 3 persen masih belum cukup menjawab kebutuhan di lapangan.

“Pemerintah seharusnya berani menaikkan DBHCHT hingga 5 persen. Itu penting untuk menjamin kesejahteraan petani tembakau, misalnya melalui program jaminan gagal panen, modernisasi alat mesin pertanian, hingga peningkatan kualitas hasil produksi. Jika petani sejahtera, gairah menanam tembakau akan tumbuh kembali,” ujar Ning Lia.

Selain menyoroti petani, Ning Lia juga menekankan perlindungan terhadap buruh pabrik yang terancam kehilangan mata pencaharian. Ia mempertanyakan apakah penurunan produksi di Gudang Garam murni akibat melemahnya daya beli masyarakat atau karena industri kurang melakukan inovasi untuk mengikuti selera pasar.

“Kalau permintaan masyarakat terhadap rokok masih tinggi, mestinya industri rokok tetap aman. Persoalannya bisa jadi karena produk kurang menyesuaikan tren konsumen, atau tarif cukai yang terlalu tinggi sehingga harga jual tidak lagi terjangkau,” jelasnya.

Senator asal Jatim itu menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyelamatkan industri rokok yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah sekaligus penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai.

“Pertanyaannya, apakah pemerintah punya rencana nyata untuk memulihkan industri rokok? Industri ini menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, buruh linting, hingga pekerja distribusi. Jika tidak segera diantisipasi, PHK massal akan menimbulkan efek sosial-ekonomi yang jauh lebih besar,” pungkas Ning Lia. (Had)