Oleh: H.A. Effendy Choirie
(Ketua Umum DNIKS Masa Bhakti 2024–2029)
Pendahuluan
Lensajatim.id, Opini- Kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir dari pembangunan nasional. Namun, pencapaiannya tidak dapat dilepaskan dari dinamika ekonomi, baik dalam skala makro maupun mikro. Realitas ekonomi makro sering kali ditentukan oleh kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan investasi global, sementara realitas mikro menyentuh langsung rumah tangga, pekerja, pelaku UMKM, dan komunitas masyarakat kecil. Kebijakan publik hanya dapat disebut kongkret bila berhasil menjembatani gap antara makro dan mikro, sehingga kesejahteraan tidak hanya berhenti di angka pertumbuhan, tetapi nyata dirasakan rakyat.
Realitas Ekonomi Makro
1. Pertumbuhan Ekonomi dan APBN
Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 diproyeksikan sekitar 5%, dengan APBN 2024 sebesar Rp3.325 triliun, APBN 2025 Rp3.706 triliun, dan RAPBN 2026 diperkirakan Rp4.000 triliun lebih. Fokus belanja negara masih dominan pada infrastruktur, subsidi energi, dan pembayaran utang, sedangkan alokasi langsung untuk perlindungan sosial masih belum sebanding dengan beban rakyat.
2. Inflasi dan Stabilitas Harga
Inflasi terkendali sekitar 3%, tetapi harga pangan pokok (beras, cabai, minyak goreng) kerap melonjak. Stabilitas makro tidak otomatis menjamin ketenangan dapur rakyat.
3. Utang Negara dan Defisit
Utang Indonesia menembus Rp8.200 triliun lebih pada 2025. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%, tetapi beban bunga mengurangi ruang fiskal untuk kesejahteraan.
Realitas Ekonomi Mikro
1. Kemiskinan dan Ketimpangan
BPS mencatat kemiskinan 2024 sekitar 9,4% (26 juta jiwa). Namun, bila mengacu standar Bank Dunia (USD 3,65 PPP), angka kemiskinan Indonesia masih di atas 25%. Ketimpangan tercermin dari gini ratio 0,38—masih lebar antara kaya dan miskin.
2. UMKM dan Ekonomi Kerakyatan
UMKM menyerap 97% tenaga kerja, menyumbang lebih dari 60% PDB, namun akses modal dan teknologi sangat terbatas. Kredit UMKM masih di bawah 20% total kredit perbankan, meski Bank Himbara baru saja mendapat tambahan dana Rp200 triliun untuk penyaluran.
3. Tenaga Kerja dan Pengangguran
Pengangguran terbuka sekitar 5,3% (7,8 juta jiwa), ditambah setengah penganggur (working poor) yang bekerja tetapi tetap miskin. Upah riil pekerja stagnan, sementara biaya hidup terus naik.
Kebijakan yang Kongkret untuk Kesejahteraan
1. Reorientasi APBN/APBD
Alokasi anggaran harus berfokus pada rakyat: subsidi pangan, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan program padat karya desa-kota. Memperkuat transfer fiskal langsung berbasis Kartu Keluarga Sejahtera.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam & CSR
Pendapatan dari SDA (migas, tambang, hutan, laut) serta CSR BUMN-BUMS harus diarahkan ke program pemberdayaan masyarakat, bukan hanya menjadi laba perusahaan. Negara harus berani mengurangi ketergantungan pada pajak rakyat, dengan mengoptimalkan SDA dan CSR.
3. Kebijakan Kredit & Keuangan Inklusif
Dana Rp200 triliun untuk Bank Himbara dan BSI harus dipastikan mengalir ke UMKM, bukan sekadar refinancing utang korporasi besar. Perlu skema microfinance berbasis komunitas dan koperasi yang didukung jaminan negara.
4. Perlindungan Pekerja & Penciptaan Lapangan Kerja
Program nasional penciptaan kerja berbasis padat karya modern (infrastruktur desa, urban farming, industri kecil). Penataan upah minimum berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), bukan sekadar kompromi politik.
Penutup
Realitas makro ekonomi Indonesia tampak cukup stabil, tetapi mikro masih penuh luka: rakyat miskin, UMKM terseok, tenaga kerja tertekan. Kesejahteraan yang kongkret hanya dapat tercapai bila kebijakan mampu menjembatani keduanya. DNIKS dengan motto “Sejahtera Untuk Semua” menegaskan bahwa kesejahteraan harus dirasakan oleh rakyat banyak, bukan segelintir elite.
Daftar Pustaka
Badan Pusat Statistik (BPS), Data Kemiskinan 2024.
Kementerian Keuangan RI, APBN 2024, 2025, dan Nota Keuangan 2026.
Bank Dunia, Indonesia Economic Prospects 2025.
DNIKS, Dokumen Strategis Sejahtera Untuk Semua.
Komentar