Tunjangan Fantastis DPR Disorot, Muncul Usulan Syarat Pendidikan Caleg Diperketat

Baca Juga

Baihaki Siradj, Direktur Eksekutif ARCI.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya– Gelombang protes menolak tunjangan jumbo Anggota DPR RI yang memicu aksi anarkis di Jakarta dan sejumlah daerah terus mendapat sorotan publik. Tekanan dari masyarakat kini berkembang menjadi tuntutan perbaikan kualitas wakil rakyat, baik dari sisi integritas, kapasitas, maupun latar belakang pendidikan.

Baihaki Sirajt, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), menilai momentum ini harus menjadi titik balik perbaikan sistem politik. Ia menegaskan, keterbukaan rekam jejak calon legislatif adalah kunci demokrasi sehat dan berkualitas.

“Preferensi publik sudah seharusnya pada rekam jejak politisi, bukan pada pencitraan semu. Jangan sampai yang dipilih hanya karena faktor visual atau popularitas, ujungnya mereka tidak bisa dituntut bekerja maksimal,” tegas Baihaki, Sabtu (6/9/2025).

Baihaki juga mendukung wacana peningkatan syarat minimal pendidikan calon anggota DPR menjadi S2 atau bahkan S3. Menurutnya, pendidikan tinggi akan memperkuat kemampuan analisis, kedewasaan politik, dan kualitas pengambilan keputusan.

“Kalau kita ingin negara ini sehat, maka parlemen harus diisi orang-orang dengan kredibilitas dan kapasitas berpikir yang mumpuni,” tambahnya.

Isu ini juga memantik diskusi di media sosial. Banyak warganet mendukung gagasan peningkatan syarat pendidikan legislatif, karena dinilai dapat melahirkan pemimpin yang lebih kritis dan bijak. Namun, sebagian pihak mengingatkan bahwa sistem pemilu juga harus memberi ruang pada kandidat berkualitas, bukan hanya yang populer.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, ikut bersuara. Ia menilai revisi Undang-Undang Pemilu penting dilakukan agar kursi parlemen diisi oleh wakil rakyat yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Kualitas anggota dewan harus menjadi prioritas. Parlemen tidak boleh hanya menjadi panggung hiburan politik,” ujar Yusril.

Hal senada diungkapkan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI). Ia menekankan bahwa revisi UU Pemilu harus menyasar kualitas keseluruhan anggota DPR, bukan hanya satu profesi tertentu.

Pengamat menilai contoh dari negara seperti Singapura bisa menjadi inspirasi. Mayoritas anggota parlemen dan kabinetnya adalah lulusan S2 atau S3 dari universitas bergengsi, menghasilkan kebijakan visioner dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

Meningkatnya kesadaran politik masyarakat pasca-demonstrasi dianggap sebagai sinyal positif. Rakyat kini menuntut wakil yang berkompeten, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan bangsa, bukan sekadar berwajah populer.

“Demonstrasi kemarin adalah alarm keras. Transparansi rekam jejak dan kualitas kerja politik harus jadi standar baru demokrasi Indonesia,” pungkas Baihaki. (Had)