 |
| Ning Lia Istifhama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur saat kunjungan ke SDN 13 Gresik.(Dok/Istimewa). |
Hal itu disampaikan Ning Lia, sapaan akrabnya, saat melakukan kunjungan ke UPT SDN 13 Gresik, Rabu (19/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, ia melihat langsung proses pendidikan inklusi serta kondisi sejumlah anak yang sebelumnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun kini tidak lagi tercover akibat dampak pemotongan TKD.
“Alokasi TKD Kabupaten Gresik terpotong Rp571 miliar. Ini berpotensi mengancam layanan publik, terutama pendidikan dan jaminan kesehatan bagi kelompok rentan,” tegas Ning Lia.
Menurut Ning Lia, pemotongan TKD bukan hanya mengganggu stabilitas fiskal daerah, tetapi juga memberi dampak langsung pada layanan non-infrastruktur yang sangat bergantung pada dukungan anggaran berkelanjutan, seperti pendidikan inklusi.
SDN 13 Gresik yang menjadi sekolah rujukan inklusi, misalnya, terpaksa membatasi penerimaan siswa berkebutuhan khusus (ABK). Meski setiap tahun terdapat 28 hingga 40 pendaftar, sekolah hanya mampu menerima lima siswa karena keterbatasan dana dan minimnya guru pendamping khusus.
“Ini bukan soal kemampuan sekolah, tetapi soal kemampuan anggaran,” ungkapnya.
Menanggapi argumentasi pemerintah pusat soal dana daerah yang mengendap, Lia menilai asumsi tersebut tidak tepat. Ia menegaskan bahwa dana mengendap bukan berarti daerah tidak efisien, tetapi merupakan bagian dari kehati-hatian fiskal.
“Tidak bisa semua daerah dipukul rata. Kepala daerah pasti memikirkan cadangan anggaran untuk kondisi darurat seperti bencana alam,” ujar senator terpopuler Jawa Timur versi ARCI tersebut.
Selain sektor pendidikan, pemotongan TKD juga berdampak serius pada layanan kesehatan. Di Gresik, seorang anak disabilitas berusia tujuh tahun yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS melalui PBI kini tidak lagi mendapatkan jaminan kesehatan akibat keterbatasan anggaran daerah.
“Implikasi pemotongan TKD sangat nyata. Mereka yang sebelumnya tercover kini justru kehilangan hak dasar kesehatan. Ini problem sosial serius,” tegas Ning Lia.
Dengan potensi berkurangnya alokasi untuk pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, Ning Lia meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah terkait dampak kebijakan ini.
Senator yang juga lulusan Doktor Manajemen Ekonomi Islam (MEI) UINSA tersebut menilai indikator penganggaran perlu ditinjau ulang agar kebijakan fiskal tidak mengorbankan kelompok rentan.
“Pembangunan SDM adalah pondasi negara. Jangan sampai pendidikan inklusi dan kesehatan masyarakat menjadi korban kebijakan fiskal yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan,” ujarnya.
Kepala SDN 13 Gresik, Sri Endriana, menyampaikan bahwa kebutuhan pendidikan ABK sangat kompleks, mulai dari tunarungu, tunagrahita, autisme, hingga disleksia. Namun bantuan untuk sekolah inklusi justru terus menyusut.
Sejak 2013–2015, sekolah tidak lagi menerima BOS Pendamping ABK yang sebelumnya mencapai Rp115.000 per siswa. Pemindahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten turut menyebabkan sejumlah pos bantuan hilang.
“Kami diwajibkan menerima siswa inklusi, tapi tidak ada anggaran BOS untuk itu. Padahal pendidikan ABK membutuhkan SDM khusus dan fasilitas pendukung,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Ning Lia Istifhama menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap pendidikan inklusi dan perlindungan masyarakat miskin. Ia berharap kebijakan pemotongan TKD benar-benar dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. (Had)
Komentar