IKA FISIP UINSA Dorong Penambahan Dapil dan Kursi DPRD Surabaya, Representasi Politik Dinilai Tak Lagi Proporsional

Baca Juga

Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S., M.AP,.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya — Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya menegaskan bahwa wacana penambahan daerah pemilihan (dapil) dan penambahan kursi DPRD Kota Surabaya merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dibahas oleh penyelenggara pemilu. Pertumbuhan penduduk Surabaya yang kini telah melampaui tiga juta jiwa dinilai membuat komposisi kursi legislatif yang ada saat ini tidak lagi ideal.

Saat ini DPRD Surabaya memiliki 50 anggota yang tersebar dalam 5 dapil. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, skema tersebut dianggap tidak mampu lagi mengimbangi beban legislasi, pengawasan, serta penyerapan aspirasi di kota metropolitan dengan dinamika urban yang sangat cepat.

Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S., M.AP, menegaskan bahwa penataan ulang dapil dan penambahan kursi DPRD merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya keadilan representasi di tingkat lokal.

“Dengan jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah, kita tidak bisa mempertahankan desain dapil yang sudah tidak lagi proporsional. Rasio penduduk per anggota DPRD harus kembali diseimbangkan agar suara masyarakat memiliki bobot yang setara,” ujar Taufiq, Sabtu (22/11/2025). 

Mengacu pada ketentuan penataan kursi legislatif dalam peraturan perundang-undangan, Surabaya yang populasinya telah melewati angka 3 juta jiwa seharusnya memperoleh 55 kursi DPRD. Penyesuaian ini dinilai penting untuk memastikan kualitas kerja legislator serta efektivitas representasi masyarakat.

IKA FISIP UINSA juga menyoroti rasio dan karakteristik wilayah Surabaya. Berdasarkan analisis kepadatan penduduk, kultur sosial, dan luas wilayah, komposisi 7 dapil dinilai sebagai opsi paling proporsional.

Menurut Taufiq, ketidakseimbangan representasi bukan hanya berpotensi menurunkan kualitas demokrasi lokal, namun juga berdampak pada melemahnya fungsi pelayanan publik dan efektivitas pengawasan anggaran.

“Penambahan dapil atau kursi DPRD bukan sekadar isu teknis pemilu, tetapi menyangkut kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan representasi yang kuat, pengawasan anggaran lebih efektif, aspirasi warga lebih terserap, dan pembangunan daerah bisa berjalan cepat,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa prinsip dasar penataan dapil, mulai dari kesetaraan nilai suara, kohesivitas wilayah, hingga integritas administratif, harus menjadi acuan utama bagi KPU dalam melakukan evaluasi dapil Surabaya.

Taufiq menegaskan bahwa IKA FISIP UINSA siap menjadi ruang dialog dan kajian konstruktif bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Surabaya membutuhkan desain dapil yang modern, adaptif, dan adil. Kami mengajak semua pihak melihat isu ini secara objektif demi masa depan demokrasi lokal yang lebih baik,” tutupnya. (Had)