70 Persen Calon Jemaah Haji Jatim Sudah Melunasi, Komisi VIII DPR RI Tekankan Penguatan Manasik di Daerah

Baca Juga

Hj. Dini Rahmania, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi NasDem.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, penyelenggaraan haji secara resmi berada di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan struktur kelembagaan tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai NasDem, Hj. Dini Rahmania.

Dini menilai, peralihan leading sector penyelenggaraan haji ke kementerian baru harus dibarengi dengan kesiapan teknis dan peningkatan kualitas pelayanan, terutama yang bersentuhan langsung dengan calon jemaah. Komisi VIII DPR RI, kata dia, terus menjalankan fungsi pengawasan agar proses transisi tidak menimbulkan kendala di lapangan.

“Persiapan haji 2026 saat ini sudah memasuki tahap pelunasan biaya. Di Jawa Timur, sekitar 70 persen calon jemaah haji telah melakukan pelunasan. Pemerintah menargetkan seluruh proses pelunasan rampung sesuai batas waktu yang ditetapkan kementerian pada Januari,” ujar Dini, Selasa (30/12/2025).

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Probolinggo itu juga mengungkapkan bahwa kesiapan akomodasi jemaah di Arab Saudi, termasuk pemondokan dan penginapan, telah mencapai sekitar 80 persen. Hingga saat ini, menurutnya, tidak terdapat persoalan signifikan terkait fasilitas dasar yang akan digunakan jemaah.

Meski demikian, Dini menegaskan bahwa perhatian utama Komisi VIII DPR RI tertuju pada pelaksanaan manasik haji di daerah. Manasik dinilai menjadi faktor krusial agar calon jemaah memiliki pemahaman yang utuh mengenai tata cara ibadah haji, sehingga mampu melaksanakan rangkaian ibadah secara tertib dan mandiri.

“Kementerian Haji dan Umrah ini masih tergolong baru dan belum memiliki struktur SDM hingga tingkat daerah. Saat ini masih memanfaatkan SDM dari Kementerian Agama. Ini menjadi perhatian kami agar pelaksanaan manasik haji tetap berjalan optimal sampai ke daerah-daerah,” tegasnya.

Dini juga menyinggung wacana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi yang dinilai berpotensi menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, menyambut positif gagasan tersebut meskipun hingga kini masih dalam tahap perencanaan.

“Kami berharap ke depan, dengan adanya Kampung Haji, biaya penyelenggaraan ibadah haji dapat lebih efisien. Presiden Prabowo juga menginginkan agar pelaksanaan haji dilakukan seefisien mungkin, sehingga beban biaya bagi jemaah dapat berkurang,” jelasnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi urusan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan penyelenggaraan haji, Dini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan ibadah haji agar berlangsung aman, nyaman, dan berkeadilan. Ia berharap, di bawah koordinasi Kementerian Haji dan Umrah, pelayanan haji Indonesia semakin profesional dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Had)