Peringati Hari HAM, Gus Iwan: Negara Harus Hadir Lindungi Hak Warga Secara Nyata

Baca Juga

Gus Iwan Anggota Komisi A DPRD Jatim dari Fraksi Partai NasDem.(Dok/Istimewa).

Lensajatim.id, Surabaya – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, H. Ahmad Iwan Zunaih atau yang akrab disapa Gus Iwan, menegaskan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember 2025 tidak boleh sekadar menjadi agenda seremonial tahunan. Menurutnya, momentum ini seharusnya menjadi pengingat kuat bagi pemerintah untuk benar-benar menghadirkan perlindungan nyata terhadap seluruh hak warga negara.

“Jangan hanya jadi peringatan semata, tapi pemerintah benar-benar harus hadir melindungi setiap hak warga,” ujar Gus Iwan saat dimintai keterangan, Rabu (10/12/2025).

Anggota DPRD Jatim asal Dapil 13 (Gresik-Lamongan) ini menilai, masih banyak persoalan di tengah masyarakat yang menunjukkan lemahnya perlindungan HAM, mulai dari persoalan pelayanan publik, ketimpangan akses keadilan, hingga perlindungan kelompok rentan. Karena itu, peringatan Hari HAM harus menjadi refleksi sekaligus pemicu perbaikan kebijakan.

Gus Iwan juga menekankan bahwa kehadiran negara dalam melindungi HAM merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh diabaikan. Negara, kata dia, memiliki kewajiban menjamin hak dasar warga seperti hak hidup layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hingga hak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

“HAM bukan sekadar slogan, tapi harus diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak dan pelayanan yang adil serta cepat kepada masyarakat,” tegas politisi asal Partai NasDem ini.

Menurut Gus Iwan, alasan pentingnya penguatan perlindungan HAM secara nyata adalah karena stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh sejauh mana hak-hak warga dihormati dan dilindungi. Ketika hak warga diabaikan, potensi konflik sosial dan ketimpangan akan semakin besar.

Selain itu, ia menilai bahwa penguatan HAM juga berpengaruh langsung terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan daerah. Daerah yang mampu menjamin hak-hak warganya akan lebih mudah tumbuh secara ekonomi, sosial, dan politik.

Di akhir pernyataannya, Gus Iwan mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun lembaga pelayanan publik untuk menjadikan Hari HAM sebagai titik tolak perbaikan sistem dan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika negara benar-benar hadir melindungi warganya, maka keadilan sosial bukan lagi sekadar cita-cita, tetapi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (Had)