Oleh : Firman Syah Ali
Lensajatim.id, Opini- Menarik sekali tulisan tokoh Surabaya Kusnan tentang premanisme Yasin, yang dimuat di beberapa media, diantaranya Antara News Mataram. Artikel tersebut menyebut "Ormas Kesukuan" dan "Ormas Kedaerahan" tapi sama sekali tidak menyebut nama Ormasnya. Selain menyebut "Ormas Kedaerahan" dan "Ormas Kesukuan", Kusnan juga menyebut nama seseorang bernama Yasin.
Tentu saja pembaca dapat menarik benang merah antara Ormas Kedaerahan, Ormas Kesukuan dan Yasin. Tulisan tersebut jelas sedang menyikapi dugaan aksi premanisme yang dilakukan oleh M Yasin terhadap nenek Elina Wijayanti (80) terkait permasalahan jual beli, yang kemudian menimbulkan ledakan sosial luar biasa secara nasional terutama di kota Surabaya sendiri. Negara diwakili Wakil Walikota Armuji hadir. Masyarakat surabaya diwakili arek-arek suroboyo juga hadir melakukan aksi besar-besaran ke kantor Ormas MADAS di Wonokromo.
Peristiwa serupa terjadi beberapa waktu lalu di Kota Malang, saat oknum MADAS bersitegang dengan Mohammad Imam Muslimin (Yai Mim). Namun pihak Ormas MADAS setempat membatah MADAS terlibat persitegangan viral antara Yai Mim dengan Nurul Sahara tersebut.
Ketua Ormas MADAS Sedarah, Bung Taufik menegaskan bahwa Ormas MADAS Sedarah sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa viral nasional tersebut. Peristiwa itu hanya melibatkan M Yasin dan kawan-kawan. Menurut Dosen Unitomo tersebut, M Yasin baru saja masuk anggota MADAS Sedarah, yaitu bulan Oktober 2025, jauh setelah peristiwa nenek Elina. Dan penggusuran rumah nenek Elina dilakukan oleh pihak pembeli, samuel, bukan oleh MADAS.
Namun netizen di media sosial punya style sendiri, caci maki dan kemarahan tetap ditujukan kepada Ormas MADAS dan kepada suku Madura. Benar juga yang dikatakan Steve Tesich (1992), di era post-truth saat ini kita terjebak dalam kuat-kuatan membentuk persepsi publik, kebenaran dan keadilan tergantung pada opini, bukan sebaliknya.
Beberapa tokoh madura dan Ormas kesukuan Madura sudah menyatakan sikap menolak premanisme. Mereka tidak mau suku madura terserat persepsi publik tentang MADAS. Diantara tokoh madura yang tegas menolak premanisme adalah Ketua IKAMA H Moch Rawi, tokoh Bangkalan Sholeh Abdi Jaya, Asosiasi Lawyer Muda Madura (ALMA), Ketua Ormas MADAS NU Jusuf Rizal, IKAMRA dan lain-lain.
Mari kita menoleh sejenak ke bulan Mei 2025, Indikator Politik Indonesia rilis hasil survey bahwa 67% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja kepolisian dalam memberantas premanisme. Ini artinya premanisme memang sedang menjadi masalah besar di Indonesia, bukan hanya di Surabaya, dan kepolisian telah melakukan pemberantasan besar-besaran yang berujung pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.
DEFINISI PREMANISME
Apa itu preman dan premanisme?. Istilah preman berasal dari bahasa Belanda vrijman yang berarti orang bebas/merdeka. Istilah preman berubah menjadi negatif sejak tahun 1970-an, karena identik dengan gaya hidup penuh kekerasan, semaunya sendiri dan sulit diatur. Hingga saat ini istilah preman dan premanisme tidak pernah disebut dan didefinisikan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Jadi saat ini preman dan premanisme hanyalah istilah populer di media massa yang dikaitkan dengan tindakan kriminal tertentu antara lain pemerasan, pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, penganiayaan, kekerasan, pungutan liar dan mengemis di muka umum.
Istilah yang memiliki kesamaan arti dengan premanisme di atas adalah mafia, bandit, gangster, korak, bajingan, blateran, bromocorah, cecunguk, centeng dan perewa, walaupun masing-masing istilah memiliki sedikit perbedaan konteks, skala dan sistem operasi.
Intinya premanisme itu adalah praktek mafia atau bandit skala lokal.
PREMANISME SKALA NASIONAL
Kalau premanisme adalah praktek mafia atau bandit skala lokal, berarti mafia atau bandit adalah premanisme skala nasional. Premanisme tentu akan sulit sembuh total jikalau praktek mafia atau bandit masih menyelimuti sebuah negara. Terbukti baru bulan Mei kemarin publik memuji kinerja kepolisian dalam memberantas premanisme, akhir tahun 2025 sudah muncul banyak kasus premanisme lagi.
Suka atau tidak suka kita harus mengakui bahwa negara kita didikte oleh bandit dan dikelola dengan cara-cara bandit di semua lini. Setidaknya hal ini diungkapkan oleh pendekar hukum Indonesia, Mahfud MD. Pada bulan Januari 2025, Mahfud MD menyatakan nasionalismenya terluka melihat situasi hukum di Indonesia di mana negara didikte oleh bandit. Pernyataan tokoh madura ini merujuk pada situasi di mana kelompok-kelompok koorporasi hitam legam memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan dari pusat hingga daerah.
Terdapat satu lagi tokoh madura yang mengulas bandit nasional tersebut, yaitu Didik J Rachbini. Guru besar ekonomi ini menyampaikan bahwa berdasarkan teori Mancur Olson (2000) Indonesia saat ini sedang mengarah pada fase roving bandits (negara dikuasai oleh Bandit-bandit pengelana) dan stationary bandits (bandit-bandit menetap). Bandit-bandit negara tersebut dapat disebut juga sebagai bandit berdasi atau preman berdasi, bandit berseragam atau preman berseragam, yang biasanya berkolaborasi dengan bandit bersorban.
Dalam situasi negara didikte oleh dan dikelola dengan cara-cara bandit, mungkinkah negara efektif dalam memberantas premanisme (bandit lokal?).
JANGAN TUNGGU DI HILIR
Menurut penulis, pemberantasan premanisme harus dimulai dari hulu, jangan hanya menunggu di hilir. Premanisme korak tidak akan pernah betul-betul berakhir jika preman-preman berdasi dan preman-preman berseragam tidak diberantas terlebih dahulu. Tentu sangat mustahil sapu yang kotor akan efektif membersihkan lantai rumah kita.
Jangan sampai preman-preman lokal bersenda gurau di warung-warung giras "kawan, yang memberantas kita itulah yang seharusnya diberantas duluan. Kita kan tau siapa mereka?".
*) Penulis adalah ASN Pemprov Jatim sekaligus aktivis NU tinggal di Surabaya
NB: Isi Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
Komentar