|
Menu Close Menu

Hati-hati Bermedia Sosial, Hartono Peringatkan Risiko Kebocoran Data

Rabu, 14 Januari 2026 | 15.39 WIB

Kegiatan Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABIS) Universitas WR Supratman (Unipra) di Surabaya.(Dok/Istimewa). 
Lensajatim.id, Surabaya— Keamanan data di era bisnis digital mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Hartono, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis (HIMABIS) Universitas WR Supratman (Unipra), Rabu (14/1/2026).


Dalam paparannya, Hartono menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan data tidak hanya berasal dari serangan teknologi atau peretas eksternal, tetapi justru banyak dipicu oleh perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial sehari-hari.


“Memang teknologi memiliki risiko keamanan data, tetapi bukan berarti kita alergi terhadap teknologi itu sendiri,” ujarnya.


Hartono mengingatkan, penggunaan teknologi harus disertai pemahaman mengenai potensi dampak negatif yang dapat muncul, terutama terkait penyalahgunaan data pribadi.


“Sekali lagi saya menekankan, kita menggunakan teknologi tetapi tetap harus aware, harus memperhatikan data yang kita gunakan,” tegasnya.


Terkait payung hukum, Hartono menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tantangan saat ini bukan ketiadaan regulasi, melainkan bagaimana teknologi dimanfaatkan secara produktif untuk mendorong perekonomian Jawa Timur.


Ia juga menyoroti sejumlah kasus kebocoran data pribadi yang dinilai lebih banyak disebabkan oleh faktor sumber daya manusia (SDM) dan kelalaian individu dalam menjaga keamanan data.


“Selama ini permasalahan besar timbul bukan dari pembobolan secara teknologi, tetapi dari sisi SDM dan perilaku konsumen sendiri,” katanya. 


Hartono mencontohkan kasus dugaan pembobolan data rekening dana nasabah (RDN) Panca Global Kapital di salah satu bank swasta besar. Menurutnya, kejadian tersebut lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran individu terhadap pentingnya perlindungan data.


“Kalau saya amati, itu bukan kegagalan teknologi, tetapi perilaku individu yang tidak aware terhadap keamanan data,” ungkapnya.


Ia menambahkan, DPRD tidak memiliki kewenangan teknis langsung dalam pengamanan data, namun tetap mendorong upaya pencegahan melalui edukasi publik.


“Kami mendorong bagaimana pencegahan dilakukan, agar teknologi bisa dimanfaatkan tetapi dengan risiko yang minimal,” jelasnya. 


Sebagai langkah praktis, Hartono mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, antara lain dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan memperbaruinya secara berkala.


“Data itu aset. Bisa menjadi sumber manfaat, tetapi juga potensi bahaya kalau kita tidak peduli terhadap data kita sendiri,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua Program Studi Administrasi Bisnis, Muthowif, menyampaikan bahwa seminar nasional tersebut berlangsung lancar dan memperoleh antusiasme tinggi dari peserta dari berbagai kalangan.


Ia mengapresiasi panitia dan narasumber yang dinilainya berhasil menghadirkan materi relevan dengan kebutuhan dunia usaha saat ini. Muthowif berharap kegiatan serupa dapat meningkatkan daya saing mahasiswa Administrasi Bisnis di masa mendatang.


“Harapan kami, mahasiswa Adbis mampu bersaing dengan lulusan kampus lainnya,” katanya. (Had) 

Bagikan:

Komentar