 |
| Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (Dok/Istimewa). |
Oleh: Ahmad Effendy Choirie
(Penulis adalah Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS))
Pendahuluan
Lensajatim.id, Opini- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal telah menempatkan isu kesejahteraan rakyat sebagai agenda utama. Salah satu program unggulan yang paling menyita perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini diproyeksikan menjangkau puluhan juta anak sekolah dan kelompok rentan, dengan anggaran yang sangat besar dari APBN.
Namun di tengah antusiasme tersebut, muncul pertanyaan mendasar dari rakyat:
apakah prioritas negara seharusnya makan bergizi gratis, atau justru sekolah gratis yang benar-benar berkualitas?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan, tetapi untuk memotret pilihan kebijakan dan keberpihakan negara secara jujur.
Makan Bergizi Gratis: Niat Baik, Risiko Besar
Tidak ada yang menolak pentingnya gizi. Anak yang lapar sulit belajar, dan stunting adalah masalah serius bangsa. MBG secara konseptual adalah kebijakan yang humanis dan populis. Ia menyentuh kebutuhan dasar paling elementer: makan.
Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada skala, tata kelola, dan prioritas: Anggaran sangat besar, berpotensi menggerus ruang fiskal untuk sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial struktural.
Risiko kebocoran tinggi, mulai dari pengadaan, distribusi, hingga kualitas makanan. Efek jangka pendek, karena makan hari ini tidak otomatis memutus rantai kemiskinan esok hari.
Jika MBG tidak dikaitkan dengan penguatan sistem pendidikan, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat, ia berisiko menjadi kebijakan karitatif, bukan transformatif.
Sekolah Gratis: Investasi Jangka Panjang Bangsa
Di sisi lain, sekolah gratis yang benar-benar gratis—tanpa pungutan, tanpa biaya tersembunyi, dengan guru berkualitas dan sarana memadai—adalah investasi strategis jangka panjang.
Bagi rakyat kecil, beban terbesar bukan hanya makan, tetapi:
● uang sekolah,
● seragam,
● buku,
● transportasi,
● dan biaya informal lain.
Sekolah gratis yang berkualitas akan:
Memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Meningkatkan mobilitas sosial anak-anak miskin.
Menghasilkan SDM unggul, bukan sekadar kenyang sesaat.
Negara-negara maju membuktikan bahwa pendidikan gratis dan bermutu adalah fondasi kesejahteraan nasional.
Rakyat Dipaksa Memilih?
Problemnya menjadi serius ketika kebijakan seolah menghadapkan rakyat pada pilihan semu: makan gratis atau sekolah gratis.
Padahal tugas negara bukan menyuruh rakyat memilih, melainkan merancang kebijakan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Jika anggaran negara terbatas, maka prioritas harus ditentukan dengan rasionalitas sosial, bukan semata logika politik elektoral.
Perspektif Kesejahteraan Sosial
Dalam perspektif kesejahteraan sosial, MBG seharusnya:
● tertarget pada kelompok paling rentan,
● terintegrasi dengan data kemiskinan berbasis keluarga,
● melibatkan masyarakat, koperasi, dan ekonomi lokal.
Sementara pendidikan gratis harus menjadi hak dasar, bukan program tambahan. Negara yang kuat bukan hanya memberi makan rakyatnya, tetapi memberi masa depan.
Penutup
Presiden Prabowo berada pada persimpangan sejarah. Kebijakan MBG dapat menjadi tonggak kesejahteraan, atau justru menjadi beban fiskal jika salah kelola. Rakyat tidak membutuhkan pilihan yang saling meniadakan.
Rakyat membutuhkan negara yang mampu memastikan: anak-anak kenyang hari ini, dan berdaya di masa depan.
Di sinilah kebijakan diuji: apakah sekadar populer, atau benar-benar berpihak pada kesejahteraan sosial yang berkeadilan.
Komentar