Nurhadi Soroti Pengangguran Sarjana dan Lonjakan PHK, Minta Evaluasi Serius Program Ketenagakerjaan

Baca Juga

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti masih tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi di tengah meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan nasional.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Nurhadi menyebut jumlah pengangguran terbuka dari kalangan lulusan perguruan tinggi masih berada di atas satu juta orang. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

“Data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka lulusan perguruan tinggi ini masih relatif tinggi, lebih dari satu juta orang,” ujar Nurhadi.

Ia mengapresiasi keberadaan program pemagangan nasional yang menargetkan 100 ribu peserta. Namun demikian, Nurhadi menilai cakupan program tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah lulusan perguruan tinggi yang terus bertambah setiap tahun.

“Program pemagangan nasional tentu kita apresiasi, tetapi ini baru menjangkau sekitar 10 persen. Pertanyaannya, apakah ada target untuk memperluas agar lebih banyak lulusan bisa merasakan manfaatnya?” katanya.

Lebih lanjut, Nurhadi menekankan pentingnya evaluasi berbasis dampak terhadap program pemagangan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta semata, melainkan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

“Outcome program pemagangan sering kali hanya dinilai dari kuantitas peserta, bukan dampaknya. Kita ingin tahu bagaimana mekanisme evaluasi yang benar-benar mengukur keberhasilan,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nurhadi juga mengkritisi kebijakan link and match antara perguruan tinggi dan industri yang dinilainya masih belum menunjukkan hasil signifikan. Ia menilai belum ada indikator keberhasilan yang jelas, terutama ketika data justru menunjukkan peningkatan pengangguran sarjana.

“Pemerintah terus menggembar-gemborkan link and match, tapi ketika pengangguran lulusan perguruan tinggi meningkat, artinya indikator keberhasilannya belum jelas,” ujarnya.

Ia pun mempertanyakan sejauh mana koordinasi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam menyelaraskan kurikulum dan kualitas lulusan dengan kebutuhan industri dalam negeri.

“Pernah tidak Pak Menteri duduk bersama Kemendikti, dari hati ke hati, membahas bagaimana produk pendidikan ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan industri nasional?” tambahnya.

Tak hanya itu, Nurhadi turut menyoroti lonjakan angka PHK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PHK pada 2025 mencapai 88.519 orang, meningkat dibandingkan 2024 sebanyak 77.965 orang, dan jauh lebih tinggi dibandingkan 2022 yang berada di kisaran 25 ribu orang.

“Angka PHK ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Menurut Nurhadi, hingga kini belum terlihat langkah konkret dan terukur dari pemerintah untuk menahan laju PHK di tengah tekanan ekonomi dan dinamika ketenagakerjaan nasional.

“Belum ada aksi nyata untuk menghentikan laju PHK. Ini mohon menjadi atensi serius Pak Menteri,” pungkasnya. (Red)