Pemprov Jatim Terapkan E-Katalog Versi 6, Senator Lia Istifhama Nilai Celah Perusahaan Nakal Kian Tertutup

Baca Juga

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama saat kunjungan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Pemprov Jatim. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Pemprov Jatim resmi menerapkan sistem E-Katalog Versi 6, yang diharapkan mampu meminimalkan celah kecurangan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat.

Ketua Komite III DPD RI asal Jawa Timur, Senator Lia Istifhama, menyambut positif penerapan sistem tersebut. Menurutnya, penguatan fitur digital dalam E-Katalog terbaru akan berdampak langsung pada kualitas pengadaan dan tata kelola anggaran daerah.

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam proses tender pemerintah adalah praktik partisipasi ganda melalui perusahaan-perusahaan afiliasi yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Praktik ini dinilai mematikan persaingan sehat dan berpotensi merugikan negara. Lia menilai, pembaruan sistem E-Katalog mampu mempersempit ruang tersebut.

“Dengan E-Katalog versi 6, pelaku usaha otomatis lebih berhati-hati. Mereka akan menjaga rekam jejaknya, laporan audit, dan tanggung jawab pekerjaannya. Kalau pernah bermasalah, rasanya tidak mungkin mereka berani ikut, karena sistem sekarang jauh lebih terbuka dan mudah terdeteksi,” ujar Lia.

Ia menambahkan, peningkatan fitur dalam sistem baru ini memungkinkan rekam jejak pelaku usaha terlihat lebih transparan dan mudah diaudit. Proses verifikasi kini dinilai lebih ketat, sehingga perusahaan yang selama ini memanfaatkan celah administrasi akan semakin sulit untuk lolos.

Menurut Lia, penerapan E-Katalog Versi 6 tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi prosedur, tetapi juga menjadi alat pembentuk integritas pelaku usaha. Peserta tender dituntut menjaga konsistensi kinerja, kelengkapan administrasi, hingga dokumentasi proyek agar tetap kredibel.

Implementasi E-Katalog Versi 6 juga sejalan dengan agenda nasional percepatan digitalisasi pemerintahan. Jawa Timur disebut sebagai salah satu daerah yang proaktif mendorong efisiensi pengadaan melalui pengawasan berbasis sistem yang terukur dan terbuka.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjawab tuntutan publik terhadap pengelolaan anggaran yang bersih, efektif, dan akuntabel, sekaligus memastikan hasil pengadaan barang dan jasa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (Red)