 |
| Pulau Bawean.(Dok/Merdeka.com). |
Menurut Cak Dar, meskipun DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengampanyekan ekonomi biru sebagai arah masa depan pembangunan nasional, pulau-pulau kecil seperti Bawean justru masih tertinggal secara struktural.
“Ketika ekonomi biru menjadi jargon pembangunan nasional, masyarakat pulau kecil masih menghadapi biaya hidup tinggi, akses terbatas, dan minim nilai tambah ekonomi. Ini bukan semata soal geografis, tetapi akibat desain kebijakan yang belum berpihak,” ujar Cak Dar, Sabtu (3/1/2026).
Aktivis senior NU yang pernah menjabat Ketua PW IPNU Jawa Timur itu menegaskan, persoalan Bawean bukan sekadar masalah teknis pembangunan wilayah, melainkan menyangkut keadilan sosial dan politik ekonomi pembangunan maritim Indonesia.
Secara geografis, Bawean kerap diposisikan sebagai pulau kecil di utara Kabupaten Gresik. Namun dalam konteks strategis nasional, Bawean berada di jalur pelayaran penting Laut Jawa serta memiliki kekayaan sumber daya laut, pertanian rakyat, dan ekosistem pesisir bernilai tinggi. Ironisnya, posisi strategis tersebut belum berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Karakter ekonomi Bawean adalah agromaritim. Perikanan tangkap skala kecil, pertanian kelapa dan cengkeh, serta aktivitas pesisir menjadi tulang punggung ekonomi. Namun tanpa kebijakan kawasan yang terintegrasi, potensi itu tidak mampu mendorong transformasi ekonomi berkelanjutan,” tegas Wakil Ketua Umum DPP BariKade Gus Dur itu.
Cak Dar menyoroti keterbatasan konektivitas laut yang bergantung cuaca, minimnya infrastruktur pelabuhan, belum optimalnya fasilitas pendaratan ikan dan rantai dingin, serta mahalnya biaya logistik. Kondisi ini membuat masyarakat Bawean hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah ekonomi justru dinikmati di luar pulau.
Ia menilai, pembangunan Bawean selama ini berjalan parsial akibat absennya satu lembaga kawasan yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor dan lintas level pemerintahan. Rentang kendali pemerintah kabupaten dinilai tidak cukup efektif menjawab kompleksitas pembangunan wilayah kepulauan.
“Karena itu, pembentukan Badan Otorita Bawean menjadi relevan. Bukan untuk menggantikan peran pemerintah daerah, tetapi memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, dan masyarakat lokal,” jelas mantan Ketua DPD Partai NasDem Kota Surabaya tersebut.
Badan otorita tersebut diusulkan memiliki mandat khusus mengelola Bawean sebagai kawasan agromaritim terpadu, mencakup percepatan pembangunan infrastruktur pesisir, pengelolaan perikanan berkelanjutan, perlindungan ekosistem laut, serta pemberdayaan ekonomi nelayan dan petani pulau kecil.
Bagi KKP, Bawean dinilai strategis sebagai laboratorium implementasi ekonomi biru yang konkret dan terukur. Sementara bagi DPR RI, pembentukan badan otorita merupakan kebijakan afirmatif guna menjawab ketimpangan pembangunan wilayah kepulauan.
Cak Dar juga menekankan peran penting Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk mengambil inisiatif dalam pembangunan kepulauan yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain aspek ekonomi, badan otorita diharapkan menjadi instrumen perlindungan lingkungan. Bawean merupakan habitat ekosistem laut rentan dan satwa endemik seperti Rusa Bawean yang membutuhkan tata kelola kawasan yang kuat dan berkelanjutan.
“Jika Indonesia serius menjadikan laut sebagai masa depan pembangunan, maka Bawean harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan pinggiran,” pungkas Cak Dar.
Ia berharap DPR RI, KKP, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mengambil langkah kebijakan yang berani dan terukur melalui pembentukan Badan Otorita Bawean, agar percepatan pembangunan benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau secara berkelanjutan. (Had)
Komentar