Dinilai Efektif Tekan BBM, Anggota DPD RI Lia Istifhama Dukung Kebijakan WFH Rabu bagi ASN Pemprov Jatim

Baca Juga

 

Anggota DPD RI Lia Istifhama. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya– Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menetapkan skema Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu menuai apresiasi. Dukungan tersebut salah satunya datang dari anggota DPD RI, Lia Istifhama.

Perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu menilai langkah yang diinisiasi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai kebijakan inovatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

Menurutnya, penerapan WFH setiap hari Rabu tidak sekadar bersifat administratif, melainkan bagian dari strategi efisiensi energi yang berdampak luas. Ia menilai pengurangan mobilitas ASN satu hari dalam sepekan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya di kawasan perkotaan dengan tingkat aktivitas tinggi.

“Ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana pemerintah mampu membaca situasi dan mengambil langkah konkret untuk efisiensi. Ketika mobilitas berkurang, konsumsi BBM juga ikut ditekan, sehingga berdampak pada anggaran dan lingkungan,” ujar Ning Lia.

Ia juga menilai penetapan hari Rabu sebagai jadwal WFH merupakan keputusan strategis. Selain menjaga stabilitas ritme kerja ASN sepanjang pekan, kebijakan tersebut dinilai mampu mengantisipasi potensi munculnya fenomena “long weekend” yang kerap terjadi jika WFH ditempatkan mendekati akhir pekan.

“Penempatan di hari Rabu ini sangat tepat. Tidak mengganggu pelayanan di awal pekan dan tidak membuka celah long weekend. Keseimbangan antara produktivitas dan fleksibilitas tetap terjaga,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ning Lia menekankan pentingnya kesiapan sistem pendukung dalam implementasi kebijakan ini. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan WFH sangat ditentukan oleh pengawasan, evaluasi, serta indikator kinerja yang terukur.

“WFH harus tetap berbasis kinerja. Output pekerjaan harus jelas, ada monitoring, dan pelayanan publik tidak boleh terganggu. Justru ini momentum memperkuat digitalisasi birokrasi,” tegasnya.

Selain aspek efisiensi energi, kebijakan ini juga dinilai memberikan dampak positif terhadap keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) ASN. Dengan fleksibilitas yang lebih baik, produktivitas diharapkan meningkat dan tingkat stres kerja dapat ditekan, sehingga berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi memberlakukan skema WFH bagi ASN setiap hari Rabu sebagai bagian dari upaya efisiensi penggunaan BBM sekaligus mengendalikan mobilitas masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik dalam tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. (Red)