 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat bersama dengan Menhaj Mochamad Irfan Yusuf. (Dok/Istimewa). |
Menurut Ning Lia, langkah pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah menunjukkan kehadiran negara dalam memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat, khususnya calon jemaah haji.
“Dengan kebijakan yang transparan dan komunikatif, calon jemaah bisa lebih tenang dan tidak perlu khawatir berlebihan. Negara hadir memastikan semua berjalan dengan baik,” ujarnya, Kamis (26/03/2026).
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan haji 2026 telah mencapai hampir 100 persen dan masih berjalan sesuai rencana.
Ning Lia menilai, kesiapan tersebut mencerminkan tata kelola kebijakan publik yang adaptif dan responsif terhadap situasi global. Ia juga mengapresiasi langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah, termasuk penyusunan berbagai skenario darurat.
“Saya mengapresiasi Gus Irfan yang tidak hanya memastikan keberangkatan, tetapi juga menyiapkan skenario terburuk. Artinya, keselamatan jemaah benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan proaktif pemerintah dalam menghadapi potensi risiko geopolitik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi informasi serta koordinasi lintas negara dinilai mampu meredam kekhawatiran masyarakat.
Lebih lanjut, Ning Lia mengajak masyarakat, khususnya calon jemaah, untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelenggaraan haji kepada pemerintah.
“Dengan persiapan yang hampir rampung serta koordinasi internasional yang terus berjalan, saya optimistis penyelenggaraan haji 2026 tetap lancar, aman, dan nyaman,” imbuhnya.
Sementara itu, Gus Irfan menegaskan bahwa keselamatan ratusan ribu jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden. Pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif dengan otoritas Arab Saudi yang hingga saat ini menyatakan kondisi tetap aman dan kondusif.
“Persiapan kita sudah hampir 100 persen dan sampai hari ini tidak ada kendala,” ujar Gus Irfan saat kunjungan kerja di Sampang.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga telah menyiapkan langkah mitigasi dan skenario darurat (contingency plan) untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Sejumlah opsi telah disiapkan, mulai dari penyesuaian jumlah keberangkatan hingga kemungkinan perubahan rute penerbangan apabila terjadi kondisi darurat.
“Semua kemungkinan sudah kami siapkan, termasuk jika harus menyesuaikan jumlah jemaah atau rute penerbangan. Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama,” jelasnya.
Dengan kesiapan yang matang serta dukungan koordinasi internasional, pemerintah optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah Indonesia. (Red)
Komentar