Panen Perdana Jagung di Lapas Porong, DPR RI Dorong Optimalisasi Lahan untuk Ketahanan Pangan

Baca Juga

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat hadir dalam panen perdana di Lapas Porong, Sidoarjo. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Sidoarjo — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan lahan tidak produktif di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Langkah ini mendapat dukungan dari Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, saat menghadiri panen perdana jagung manis di Lapas Kelas I Surabaya, Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (22/4/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Latubaya yang memanfaatkan lahan sebelumnya terbengkalai menjadi produktif. Program ini dinilai sebagai implementasi nyata dari kebijakan pemerintah dalam mendorong kemandirian pangan.

“Ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang diwujudkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan telah direalisasikan menjadi praktik nyata di banyak lapas,” ujar Willy.

Politikus Partai NasDem dari daerah pemilihan Jawa Timur XI itu menilai, pemanfaatan lahan di lapas merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang pengembangan potensi lokal. Ia menekankan, program ini dapat berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas.

Selain itu, DPR RI, lanjutnya, akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memetakan potensi serupa di berbagai daerah. Salah satu rencana yang tengah didorong adalah pengembangan kembali sektor tambak di wilayah Lampung sebagai bagian dari strategi pangan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, mengungkapkan bahwa keberhasilan panen jagung tersebut berawal dari komitmen jajaran dalam mengelola lahan yang sebelumnya tidak termanfaatkan.

Ia menjelaskan, proses penanaman dimulai sejak 15 Januari 2026 hingga akhirnya menghasilkan panen perdana yang cukup menggembirakan. Menurutnya, kehadiran unsur legislatif dalam kegiatan tersebut menjadi bukti kuat adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kehadiran perwakilan legislatif ini menunjukkan sinergi dalam mendorong program pemasyarakatan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Kepala Lapas Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, menambahkan bahwa dukungan dari DPR RI menjadi dorongan moral bagi jajaran untuk terus mengembangkan program serupa. Ia berharap, inisiatif ini dapat berkelanjutan dan memberi manfaat lebih luas, baik bagi warga binaan maupun masyarakat sekitar. (Red)