 |
| Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Kota Probolinggo di Jakarta. (Dok/Istimewa). |
Sorotan tersebut disampaikan Dini usai menerima audiensi Komisi III DPRD Kota Probolinggo di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan terkait kesejahteraan sosial dan validitas data penerima bansos menjadi perhatian utama. Menurut Dini, lambatnya pembaruan data menyebabkan masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan justru belum terakomodasi.
“Mereka menyampaikan masalah ground checking DTKS yang sampai hari ini masih dinilai terlambat, lama, dan tidak segera update, sehingga membuat bansos ini tidak tepat sasaran,” kata Dini.
Legislator Fraksi NasDem dari daerah pemilihan Jawa Timur II meliputi Probolinggo dan Pasuruan itu menilai persoalan validasi data bansos masih menjadi keluhan hampir di seluruh daerah.
“Sampai hari ini di kabupaten dan kota masih banyak bansos yang belum tepat sasaran. Bahkan yang seharusnya mendapat, masih saja banyak yang tidak mendapat,” ujarnya.
Dini menegaskan pihaknya akan segera menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Sosial agar proses pembaruan data penerima bantuan dapat dipercepat dan lebih akurat.
“Tindak lanjutnya pasti akan saya sampaikan kepada Kementerian Sosial,” tegasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih banyak data masyarakat yang belum melalui proses ground checking maupun verifikasi dan validasi faktual oleh petugas terkait.
“Sampai hari ini masih banyak yang belum di-ground-check dan belum diverifikasi oleh BPS,” katanya lagi.
Karena itu, Dini berharap proses verifikasi dan pembaruan data penerima bansos segera dituntaskan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Harapannya yang berhak mendapat, mendapatkan bantuan, dan yang sudah tidak berhak, tidak mendapatkan bantuan,” pungkasnya. (Ham)
Komentar