PPMI Soroti Pembubaran Nobar Film Dokumenter, Minta Ruang Kebebasan Sipil Dijaga

Baca Juga

Sekretaris Jenderal PPMI Nasional, Ach. Zainuddin. (Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id, Surabaya-Maraknya pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi di sejumlah daerah menuai perhatian berbagai pihak. Sejumlah kegiatan disebut dibubarkan oleh oknum aparat TNI dengan alasan menjaga kondusivitas serta karena film tersebut dinilai mengandung unsur kontroversial yang berpotensi memecah belah publik.

Berdasarkan catatan Whatdoc, terdapat 21 kasus intimidasi serius selama pemutaran film dokumenter tersebut di berbagai daerah. Peristiwa terbaru terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan nobar dan diskusi film karya Dandy Laksono dan Cypre Dale itu dibubarkan oleh pihak TNI dengan alasan tidak mengantongi izin dari kepolisian maupun pihak kampus. Film tersebut juga dinilai kontroversial dan provokatif.

Sekretaris Jenderal PPMI Nasional, Ach. Zainuddin, mengecam tindakan pembubaran nobar dan diskusi film yang terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi catatan serius bagi iklim demokrasi di Indonesia karena kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat telah dijamin dalam konstitusi.

“Pembubaran film ini menunjukkan betapa takutnya mereka dengan adanya diskusi dan nonton film sehingga ini bukti nyata kalau demokrasi sudah mati,” ujarnya, Jumat (15/05/2026). 

Zainuddin menilai kegiatan nobar dan diskusi film seharusnya dapat menjadi ruang refleksi publik bagi pemerintah untuk melihat berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya negara memberikan ruang kebebasan bagi masyarakat sipil untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

Menurutnya, negara seharusnya hadir menjaga hak-hak konstitusional warga, bukan justru menjadi pihak yang dinilai berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi.

“Hentikan segala bentuk tindakan intimidasi pembubaran kegiatan nobar film dan diskusi,” ungkapnya.

Ia juga berharap pemerintah dapat memberikan ruang kebebasan sipil secara lebih terbuka dan tidak mengambil langkah-langkah yang dinilai berpotensi menghambat kehidupan demokrasi.

“Saya rasa film ini gak ada yang mengandung kontroversi dan provokator, adegannya berdasarkan jurnalistik investigatif,” katanya.

Selain itu, Zainuddin mempertanyakan alasan pembubaran diskusi film apabila pemerintah merasa tidak melakukan kesalahan. Menurutnya, situasi tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap masyarakat sipil yang kritis.

“Tindakan oknum TNI merupakan bukti bahwa negara takut pada rakyat sipil yang kritis dan tahu betapa busuknya sistem pemerintahan di negara ini,” ujarnya.

PPMI Nasional juga mendesak agar segala bentuk intimidasi terhadap jurnalis maupun masyarakat sipil yang menggelar nobar dan diskusi film dihentikan. Zainuddin menegaskan demokrasi harus dijalankan sebagaimana mestinya dengan menjamin kebebasan berekspresi dan ruang dialog publik.

“Hentikan tindakan intimidasi terhadap rakyat sipil dan jurnalis, tegakkan demokrasi di negara ini,” tegasnya. (Had)