 |
| Tangkap layar dugaan anggota DPRD Kabupaten Jember main game saat rapat.(Dok/Istimewa). |
Di tengah pembahasan serius mengenai meningkatnya kasus campak, persoalan stunting, hingga nasib tenaga kesehatan (nakes) yang digaji di bawah standar, oknum wakil rakyat tersebut justru terciduk diduga asyik bermain game di ponselnya.
Momen itu terekam dalam video pendek yang kemudian viral di media sosial usai diunggah akun Instagram Info Jember, Selasa (12/5/2026). Dalam rekaman tersebut, oknum anggota dewan tampak santai memainkan ponsel sambil memegang rokok di ruang rapat ber-AC.
Video tersebut langsung memicu gelombang kecaman dari warganet. Banyak yang menilai perilaku itu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Padahal, RDP yang digelar di ruang Komisi D DPRD Jember itu membahas persoalan krusial di sektor kesehatan. Forum tersebut dihadiri Dinas Kesehatan, serta Puskesmas, Dinas Sosial, hingga BPJS Kesehatan untuk mencari solusi atas meningkatnya kasus campak di Kabupaten Jember.
Ironisnya, dalam rapat itu DPRD justru menemukan fakta memilukan terkait kesejahteraan tenaga kesehatan.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Alfian Andri Wijaya, mengungkapkan masih ada pegawai BLUD hingga P3K paruh waktu yang menerima gaji hanya sekitar Rp500 ribuan.
“Ternyata ditemukan, kami juga cross-check ke beberapa pegawai BLUD di masing-masing Puskesmas, P3K maupun P3K paruh waktu gajinya 500-an,” ujar Alfian.
Temuan itu semakin membuat publik geram lantaran di saat tenaga kesehatan berjuang dengan penghasilan minim, ada oknum wakil rakyat yang justru diduga tidak serius mengikuti pembahasan.
“Gimana bapak kalau wakil rakyatnya saja seperti ini? Apakah pantas?” tulis akun massoll72.
“Dibayar mahal buat apa. Pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat. Jangan aman di dunia akan aman di akhirat,” komentar akun rinasupracoyo.
Video tersebut kini telah menyebar luas dan menuai ratusan komentar bernada kritik. Banyak masyarakat mendesak adanya evaluasi etika terhadap anggota dewan yang dinilai tidak menghormati forum resmi pembahasan kepentingan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi kepada ketua Komisi D Sunarsi Khoris, belum dijawab dan tidak ada klarifikasi resmi dari oknum anggota DPRD yang terekam dalam video viral tersebut. (Eko)
Komentar