![]() |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama dalam sebuah rapat.(Dok/Istimewa). |
Sebelumnya, Komisi III DPR RI memastikan akan memberikan perhatian penuh terhadap proses hukum sejumlah kasus tersebut. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa perkara yang saat ini menjadi sorotan publik berkaitan dengan individu atau oknum, bukan lembaga penegak hukum.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Sabtu (11/7/2026). Konferensi pers tersebut dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Kakortastipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto, Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri, serta Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Kejagung Rudi Margono.
"Ada beberapa hal yang diumumkan. Pertama, Komisi III mengambil inisiatif memastikan kasus yang kemarin-kemarin banyak diberitakan bisa berjalan dengan koridor hukum dan diusut tuntas secara hukum," kata Habiburokhman.
Ia juga menegaskan Komisi III DPR RI akan mengawal proses hukum agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan maupun gesekan antarlembaga penegak hukum selama penyidikan berlangsung.
"Kedua, kami juga ingin memastikan tidak adanya excess, gesekan, friksi antarinstitusi terkait penanganan kasus ini. Karena bagaimanapun ini adalah kasus terkait oknum, dengan orang, dengan individu, bukan dengan institusi," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Lia Istifhama menyampaikan apresiasinya terhadap pernyataan resmi Komisi III DPR RI. Menurutnya, masyarakat perlu membedakan antara tindakan yang dilakukan oleh individu dengan institusi tempat individu tersebut bertugas.
"Pernyataan resmi dari Komisi III DPR RI patut diapresiasi publik karena kita harus memilah kejadian yang disebabkan oknum. Jangan sampai satu oknum melakukan penyimpangan, sebuah kelembagaan atau institusi serta merta disangkutpautkan. Kita bicara sebuah PR besar negara kita, yaitu menjawab tantangan global," ujar Ning Lia.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, seluruh elemen bangsa perlu menjaga soliditas untuk mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
"Bagaimana Asta Cita Bapak Presiden Prabowo kita implementasikan bersama-sama menjadi penguatan posisi Indonesia di tengah era kompetisi global. Banyak PR di depan mata, terkait pertahanan keamanan negara hingga aspek-aspek ekonomi produktif," terangnya.
Ning Lia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden Prabowo Subianto yang dinilai responsif dalam menyikapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa pengusutan dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
"Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan," kata Budi Hermanto usai penggeledahan di Cafe de'Clan, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7).
Budi menjelaskan, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara di PLN yang diduga memicu blackout di Sumatera beberapa waktu lalu, serta perkara ASABRI dan Krakatau Steel. Penyidikan meliputi dugaan tindak pidana suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Dari Kortas Tipikor bersama Polda Metro Jaya dalam melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi meliputi suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan rangkaian penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang di Cafe de'Clan dan Koin Money Changer. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," ujarnya. (Red)


Komentar