 |
| Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Yordan M. Batara Goa.(Dok/Istimewa). |
"Memang proses penganggaran kita menggunakan model penganggaran defisit. Dalam APBD 2026 ada rencana pembiayaan sebesar Rp925 miliar yang memang akan diambil dari SiLPA 2025," ujar Yordan saat ditemui di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Jumat (10/7/2026) sore.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menjelaskan, sejak awal pemerintah telah memperkirakan adanya SiLPA pada APBD 2025. Oleh karena itu, skema penganggaran defisit diterapkan dengan memanfaatkan sebagian SiLPA sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD 2026.
Menurut Yordan, pemanfaatan anggaran tersebut akan dibahas dalam Perubahan APBD 2026 dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, termasuk mendukung pelaksanaan program-program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
"Pemanfaatannya nanti akan dibahas dalam Perubahan APBD 2026. Yang jelas, prioritasnya untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026, termasuk program-program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, penggunaan SiLPA harus lebih dulu diarahkan untuk memenuhi berbagai kewajiban anggaran, seperti dana bagi hasil cukai dan belanja wajib lainnya. Setelah itu, sisa anggaran diharapkan dapat dialokasikan bagi program-program prioritas yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kalau masih ada sisanya, tentu harus digunakan untuk program prioritas Pemprov agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya, terutama warga yang membutuhkan bantuan," katanya.
Yordan juga mengingatkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ia mendorong agar Perubahan APBD 2026 difokuskan pada program-program yang mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Anggaran bantuan harus benar-benar diarahkan agar masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas, karena jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih cukup besar," imbuhnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.
"Tentu persoalan pendidikan juga harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang, maka pendidikan harus diperkuat, terutama SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kita harus memastikan tidak ada lulusan SMA/SMK yang akhirnya menganggur atau tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi," pungkasnya. (Red)
Komentar