 |
| PC IPNU-IPPNU saat diskusi dengan Kemensos RI di Sumenep.(Dok/Istimewa). |
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog strategis antara organisasi pelajar dengan pemerintah dalam membahas perkembangan isu sosial dan pendidikan, khususnya keberadaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu ikhtiar negara dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Dialog Sosial ini menghadirkan Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Sosial RI sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat, sebagai narasumber utama. Kehadirannya memberikan perspektif langsung mengenai arah kebijakan, tantangan, serta peluang penguatan Sekolah Rakyat dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan pendidikan.
Dalam dialog tersebut, pembahasan tidak hanya berfokus pada aspek penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tetapi juga menempatkan IPNU-IPPNU sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan gerakan sosial masyarakat. Organisasi pelajar dinilai memiliki ruang strategis untuk ikut membangun kesadaran, pendampingan, literasi, serta penguatan kapasitas generasi muda di tengah berbagai tantangan sosial.
Ketua PC IPNU Sumenep, Rekan Ainul Yakin, bersama jajaran pengurus hadir dan mengikuti dialog secara aktif. Dalam forum tersebut, IPNU-IPPNU menegaskan komitmennya untuk terus mengambil peran dalam isu-isu pendidikan dan sosial, terutama yang berkaitan langsung dengan masa depan pelajar dan generasi muda.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak semestinya hanya dipahami sebagai program pendidikan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun mobilitas sosial dan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
“IPNU-IPPNU harus hadir bukan hanya sebagai organisasi pelajar, tetapi sebagai bagian dari gerakan sosial pendidikan. Karena itu, keberadaan Sekolah Rakyat harus kita lihat sebagai ruang kolaborasi untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan dan masa depan yang lebih baik,” ujar Ainul Yakin.
Lebih lanjut, Dialog sosial ini mempertegas komitmen PC IPNU-IPPNU Sumenep untuk terus membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan pemerintah, dalam merespons berbagai persoalan pendidikan dan sosial yang dihadapi generasi muda. (MQ)
Komentar