Kacabdin Jember-Lumajang Terkesan Lepas Tangan Terkait Polemik Sumbangan Mushala di SMAN 1 Jember

Baca Juga

Kacabdin Wilayah Jember-Lumajang, Iwan Triyono.(Dok/Istimewa). 

Lensajatim.id,Jember – Polemik permintaan sumbangan pembangunan Mushala  di SMAN 1 Jember hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sorotan publik kini tidak hanya tertuju pada pihak sekolah, tetapi juga mengarah kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Wilayah Jember-Lumajang, Iwan Triyono, yang dinilai belum mengambil langkah tegas terkait persoalan tersebut.

Saat dikonfirmasi mengenai polemik sumbangan pembangunan musholla di SMAN 1 Jember, Iwan Triyono justru meminta awak media untuk langsung menghubungi Kepala Sekolah SMAN 1 Jember.

"Pangapunten bapak saged lanjut ke Bapak Kepala Sekolah 🙏," tulis Iwan Triyono melalui pesan WhatsApp, Senin (10/8/2026).

Sikap tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan. Sebagai pejabat yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan tingkat SMA di wilayah kerjanya, Kacabdin dinilai semestinya memberikan penjelasan atau mengambil langkah sesuai kewenangannya apabila muncul polemik yang menjadi perhatian publik.

Kontroversi ini sebelumnya semakin meluas setelah muncul pernyataan Kepala SMAN 1 Jember, Suryadi, yang mengaku sedang berada bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember saat dikonfirmasi terkait persoalan tersebut. Namun belakangan pernyataan itu terbukti tidak benar dan berujung pada permintaan maaf terbuka yang disampaikan oleh Suryadi.

Kasus tersebut kemudian memantik reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis pendidikan dan Koordinator Jawa Corruption Watch (JCW) Jember, Abdus Salam. Ia menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap mekanisme penghimpunan maupun penggunaan dana sumbangan pembangunan musholla di SMAN 1 Jember.

Menurut Salam, audit penting dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum, prinsip transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana yang melibatkan partisipasi masyarakat.

"Bukan hanya soal permintaan maaf, yang jauh lebih penting adalah membuka secara terang bagaimana mekanisme penghimpunan sumbangan tersebut dilakukan. Audit perlu dilakukan agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat," tegas Abdus Salam.

Ia juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur agar segera melakukan evaluasi terhadap manajemen dan tata kelola di SMAN 1 Jember guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. (Eko)