 |
| Anggota DPD RI Lia Istifhama saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Probolinggo.(Dok/Istimewa). |
Di hadapan peserta, termasuk kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ning Lia menegaskan bahwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup hanya dipahami sebagai konsep. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” kata politisi cantik tersebut.
Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah penyelenggara pemilu, di antaranya unsur Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo, dan KPU Kota Probolinggo.
Ning Lia menilai organisasi pergerakan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai kemanusiaan. Karena itu, gerakan mahasiswa harus memiliki kepekaan terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mencontohkan persoalan dugaan mafia tanah yang belakangan diterimanya melalui pengaduan masyarakat. Persoalan tersebut memiliki kedekatan secara personal karena keluarganya juga pernah mengalami kasus pertanahan dan hingga kini masih menjalani proses hukum.
“Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ujar senator mantan model tersebut.
Menurut Ning Lia, pengalaman itu menunjukkan pentingnya masyarakat, terutama generasi muda, ikut mengawal kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Sebab, masih terdapat persoalan hukum yang dalam praktiknya dinilai belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Karena itu, ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton ketika menemukan persoalan di tengah masyarakat. Kritik, gagasan, maupun dorongan perubahan regulasi dapat disampaikan secara konstruktif melalui jalur konstitusional.
Namun, Ning Lia mengingatkan bahwa setiap upaya mendorong perubahan maupun revisi peraturan perundang-undangan harus tetap berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tutur politisi pecinta batik tersebut.
Dalam sosialisasi itu, Ning Lia juga menyinggung pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurutnya, arah pembangunan jangka panjang diperlukan agar program strategis negara tidak berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” katanya.
Ning Lia menegaskan, politik seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada jabatan, ambisi maupun kepentingan materi. Politik harus menjadi sarana mengambil posisi strategis untuk memberikan manfaat sekaligus membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar tersebut, Ning Lia berharap generasi muda semakin berani mengambil peran, memiliki kepekaan sosial, serta aktif mengawal kebijakan negara dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. (Red)
Komentar