 |
| Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumenep, KH. Qumri Rahman.(Dok/Istimewa). |
Lensajatim.id, Sumenep— Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sumenep angkat bicara terkait klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “partainya anak Nahdliyyin”. Klaim tersebut dinilai bertolak belakang dengan fakta di lapangan.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Sumenep, KH Qumri Rahman, menyoroti kebijakan Menteri Desa yang merelokasi sejumlah kader muda Nahdliyyin yang berkhidmat sebagai pendamping desa.
Menurutnya, relokasi tersebut dilakukan tanpa dasar, pertimbangan yang jelas, serta proses yang transparan. Kondisi itu dinilai merugikan kader-kader muda NU yang selama ini mengabdi dan berkhidmat di desa.
“Di satu sisi PAN mengklaim sebagai ‘partainya anak Nahdliyyin’, tapi di sisi lain PAN melalui menterinya malah merugikan anak-anak muda NU yang khidmat dan mengabdi di desa dengan direlokasi,” tegasnya, Senin (07/09/2026).
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara klaim politik dengan fakta yang dirasakan kader Nahdliyyin di lapangan.
“Dengan hal tersebut, jelas fakta di lapangan sangat bertolak belakang dengan klaim yang selama ini digembar-gemborkan,” ujarnya.
Qumri menegaskan, jika PAN memang ingin mendekatkan diri dengan warga Nahdliyyin, semestinya hal itu diwujudkan melalui program-program konkret yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Bukan justru, lanjutnya, membuat kebijakan yang dinilai mendzalimi anak-anak muda NU yang sedang berkhidmat sebagai pendamping desa.
Atas persoalan tersebut, Ketua PC GP Ansor Sumenep menyampaikan dan menyerukan sejumlah sikap.
Pertama, PC GP Ansor Sumenep menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan yang dilakukan oleh PW Ansor Jawa Timur.
“Kami siap mendukung dan membackup gerakan yang dilakukan oleh PW Ansor Jatim,” tuturnya.
Kedua, ia meminta agar warga Nahdliyyin tidak dijadikan sebagai komoditas politik.
Menurutnya, klaim kedekatan dengan warga Nahdliyyin harus dibuktikan melalui keberpihakan nyata terhadap kader-kader muda NU yang tengah mengabdi di masyarakat.
“Jangan jadikan warga Nahdliyyin sebagai komoditas politik, sementara fakta di lapangan banyak kader-kader muda NU yang mengalami pendzaliman dengan direlokasi tanpa pertimbangan mendasar,” tegas Qumri.
Ketiga, PC GP Ansor Sumenep menyerukan dan meminta Presiden agar mengevaluasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dari jabatannya sebagai menteri di jajaran Kabinet Merah Putih.
Qumri menilai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal selama ini tidak fokus pada pekerjaannya sehingga persoalan di tingkat desa dinilai belum tertangani secara maksimal.
“Selama ini Menteri Desa dan PDT tidak fokus pada pekerjaannya, sehingga desa menjadi terbengkalai sepertinya. Untuk itu, Menteri Desa agar fokus pada pekerjaannya sehingga kerja-kerja desa lebih maksimal,” tuturnya.
Ia bahkan meminta Presiden mengambil langkah lebih tegas apabila evaluasi terhadap Menteri Desa belum dilakukan.
“Dan jika belum ada evaluasi dari Menteri Desa, dan PDT kami menyerukan dan meminta Presiden agar mengevaluasi dan mencopot Menteri Desa,” pungkasnya. (Yud)
Komentar