 |
| Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.(Dok/Istimewa). |
KPU menyatakan menghormati putusan tersebut, baik amar putusan maupun seluruh pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah.
"KPU memahami perhatian masyarakat terhadap pemeriksaan persyaratan pendidikan dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," jelas Afif dalam keterangannya kepada media, Rabu (7/10/2026).
Sebagai penyelenggara pemilu, KPU berkewajiban menjelaskan pelaksanaan tugas serta dasar pengambilan keputusannya secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Afif menjelaskan, pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, KPU melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden beserta perubahannya.
Menurutnya, proses verifikasi tersebut dilaksanakan sesuai mekanisme yang telah diatur dan tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Hingga saat ini, pengaturan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih sah dan berlaku.
Dalam pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian administratif adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019 tertanggal 8 Agustus 2019.
Pada saat pemeriksaan, KPU memperlakukan surat tersebut sebagai dokumen yang sah berdasarkan asas praduga keabsahan. Prinsip tersebut berarti keputusan administratif dianggap sah selama belum dibatalkan oleh pihak yang berwenang.
KPU mempertimbangkan sejumlah keadaan dalam pemeriksaan saat itu. Pertama, surat penyetaraan diterbitkan oleh kementerian yang memiliki kewenangan menyetarakan pendidikan luar negeri.
Kedua, dokumen yang sama telah digunakan dan diterima dalam verifikasi persyaratan pencalonan pada Pilkada Kota Surakarta Tahun 2020 dan belum dicabut atau dibatalkan ketika verifikasi dokumen pencalonan Pilpres 2024 dilakukan.
Ketiga, dokumen tersebut dinilai sah dan berlaku karena belum terdapat lembaga dan/atau instansi yang membatalkannya.
Dalam pelaksanaan verifikasi, Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengatur bahwa apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan bakal pasangan calon, KPU dapat melakukan klarifikasi kepada partai politik pengusul dan/atau instansi yang berwenang.
Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU mengaku tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut. Pertimbangan itu didasarkan pada instansi penerbit, keberlakuan, serta riwayat penggunaan dokumen.
Pada tahapan pencalonan tersebut, KPU juga tidak menerima laporan masyarakat yang mempersoalkan dokumen dimaksud, baik secara langsung maupun melalui Bawaslu.
"Atas dasar tersebut, KPU menilai tidak terdapat kondisi yang memerlukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)," jelas Afif.
Menurut KPU, keputusan tersebut merupakan penerapan ketentuan klarifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan informasi yang tersedia pada saat itu.
Dalam menjalankan asas kecermatan, KPU memperhatikan kewenangan instansi penerbit, keberlakuan, dan riwayat penggunaan dokumen sebagai dasar pemeriksaan administratif. Berdasarkan dokumen yang diterima dan hasil verifikasi pada waktu itu, KPU menyatakan persyaratan pendidikan telah memenuhi syarat.
Dalam proses pencalonan, KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon. Sementara itu, penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian yang membidangi pendidikan.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi dasar penggunaan surat penyetaraan dalam pemeriksaan, dengan tetap melekatnya tanggung jawab KPU atas proses verifikasi yang dilaksanakan.
KPU juga telah mencermati pertimbangan Mahkamah pada halaman 374 mengenai proses verifikasi seluruh dokumen pencalonan, khususnya dokumen syarat calon pendidikan.
Dalam pelaksanaannya, KPU menggunakan asas presumption iustae causa, yang menjadi dasar bahwa suatu produk hukum tetap berlaku sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan.
Namun, menurut Mahkamah, penerapan asas tersebut perlu diperkuat dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian sebagai upaya berlapis untuk menjaga validitas, akurasi, serta kebenaran setiap data yang diajukan, termasuk bukti pendidikan yang mendasari surat penyetaraan dimaksud.
"Oleh karena itu KPU menghormati seluruh pertimbangan tersebut dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan," kata Afif.
KPU juga menghormati pelaksanaan kewenangan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
KPU tetap berkomitmen memberikan penjelasan mengenai administrasi pencalonan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan arsip dan dokumen yang tersedia. (Had)
Komentar