 |
| Dosen Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sucipto.(Dok/Istimewa). |
Rencana tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Wiraraja Madura Industrial Estate dan Guangdong Fenyong ASEAN Industrial Park melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan China.
Akademisi asal Kabupaten Sumenep yang juga Dosen Pariwisata Universitas Terbuka (UT) Surabaya, Sucipto, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, masuknya investasi asing berpotensi memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, terutama perekonomian Madura.
Ia menilai keberadaan industri dapat menciptakan multiplier effect yang besar. Namun, dampak tersebut harus dipastikan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja dari masyarakat Madura.
"Ya, saya rasa itu bagus ya, karena adanya investasi, apalagi ini dari Cina terhadap pembangunan di Madura pasti akan ada dampak atau multiplier effect-nya itu sangat besar," jelas Sucipto, Senin (06/10/2026).
Menurutnya, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu hal yang harus dikawal bersama. Karena itu, masyarakat Madura perlu dipersiapkan dengan kompetensi yang sesuai agar mampu mengambil peluang kerja yang muncul seiring berkembangnya industri.
"Terutama kepada serapan yang perlu dikawal nanti terhadap serapan tenaga kerja yang dari masyarakat lokal. Nah, itu nanti yang perlu dikawal bersama-sama sehingga masyarakat langsung bisa mendapatkan dampak dari keberadaan industri tersebut," ujarnya.
Sucipto menegaskan, peningkatan kompetensi masyarakat menjadi bagian penting dalam menyambut rencana investasi tersebut. Masyarakat, kata dia, tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus memiliki kemampuan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
"Jadi saya menganggapinya yang pertama adalah masyarakatnya. Memang harus dibarengi dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat setempat, sehingga kompetensi itu nanti benar-benar mendukung terhadap keberadaan industri tersebut," jelasnya.
Selain menyiapkan sumber daya manusia, Sucipto mendorong pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan duduk bersama sejak awal.
Menurutnya, komunikasi dan pemahaman yang sama penting untuk dibangun agar rencana industrialisasi di Bangkalan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Tokoh-tokoh sentral di masyarakat juga dinilai perlu dilibatkan dalam pembahasan tersebut. Dengan demikian, berbagai pihak dapat memahami tujuan investasi sekaligus dampak yang akan ditimbulkan.
"Nah tentu itu harus duduk bersama semua stakeholder termasuk adalah masyarakat, melalui mungkin melalui tokoh-tokoh sentral di masyarakat untuk duduk bareng sehingga semuanya bisa satu memiliki pemahaman yang sama," katanya.
Ia berharap investasi industri di Bangkalan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan perekonomian daerah sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
"Jangan sampai nanti ada konflik, apalagi itu yang tidak kita harapkan. Duduk bersama sehingga mempunyai pemahaman yang sama bahwa adanya investasi dalam bentuk industri di Bangkalan itu nanti memang untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Bangkalan, khususnya di masyarakat sekitar," imbuhnya.
Menurut Sucipto, dampak industrialisasi tidak hanya berkaitan dengan sektor industri. Ketika aktivitas industri berkembang, mobilitas orang menuju Bangkalan juga diperkirakan meningkat.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu segera membenahi sektor akomodasi. Ia membandingkan Bangkalan dengan Sampang, Pamekasan, dan Sumenep yang menurutnya sudah memiliki hotel yang layak untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat maupun kegiatan kelembagaan.
"Jadi artinya hotel-hotel yang layak agar orang bisa tinggal lebih lama di Bangkalan begitu. Jangan sampai keberadaan industri itu justru yang mendapatkan keuntungan itu Surabaya," ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi saat ini ketika banyak lembaga menggelar kegiatan di Bangkalan, tetapi para peserta justru memilih menginap di Surabaya. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi leakage atau kebocoran ekonomi karena potensi perputaran uang yang seharusnya dinikmati Bangkalan justru mengalir ke daerah lain.
"Contoh aja misalnya sekarang banyak lembaga-lembaga berkegiatan di Bangkalan tapi nginepnya di Surabaya, justru ini yang dalam para bisnis itu leakage ya, kebocoran yang harusnya itu bisa dinikmati," jelasnya.
Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu segera mengambil langkah dengan mendorong hadirnya investor untuk membangun hotel-hotel di Bangkalan. Dengan begitu, para tamu yang datang dalam rangka aktivitas industrialisasi dapat tinggal lebih lama sekaligus membelanjakan uangnya di Bangkalan.
Selain perhotelan, sektor kuliner juga dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang. Sucipto menyebut Bangkalan selama ini sudah dikenal dengan kekayaan kulinernya sehingga potensi tersebut perlu diperkuat.
Ia berharap kuliner lokal terus tumbuh, tetapi tetap diiringi pengaturan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah kebersihan atau higienitas, terutama rumah makan yang menyajikan kuliner berbasis bebek.
"Yang kedua memang tentu sebelum ada industrialisasi Bangkalan sudah terkenal orang-orang dari sisi kuliner, nah saya rasa itu nanti juga kuliner-kuliner yang lain harus tumbuh dan harus ada penyeragaman biar tidak ada persaingan yang tidak sehat," katanya.
"Terutama dari sisi nanti perlu diatur tentang higienitas ya, jadi kebersihan di setiap-setiap rumah makan terutama yang berbasis bebek," lanjutnya.
Sucipto menilai sektor perhotelan dan kuliner menjadi dua bidang yang paling potensial ikut terdorong oleh berkembangnya industrialisasi Bangkalan.
Ia mencontohkan Pamekasan yang banyak menjadi lokasi kegiatan berbagai lembaga. Salah satu faktor pendukungnya, menurut Sucipto, adalah keberadaan hotel yang bagus dan memenuhi standar. Kondisi serupa juga terlihat di Sumenep.
Sementara di Jawa Timur, ia mencontohkan Kediri. Menurutnya, perkembangan investasi, terutama dari sektor rokok, turut mendorong pembangunan Bandara Dhoho di Kediri.
"Nah saya rasa ini peluang yang bagus untuk ditangkap, ya tentu dengan kajian yang komprehensif oleh semua stakeholder, tapi tetap peran utamanya adalah pemerintah daerah," tegasnya. (Had)
Komentar