 |
| Rakerwil BEM SI Jatim di Unuja Kabupaten Probolinggo.(Dok/Istimewa). |
Sikap tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) BEM SI Kerakyatan Jawa Timur yang digelar di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Probolinggo, Senin (5/10/2026).
Grand Opening Rakerwil dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda kawasan Tapal Kuda, jajaran UNUJA, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Mengusung tema “Lembaran Baru BEM SI Kerakyatan Jatim: Mengukuhkan Independensi, Mengakar pada Aspirasi, Mengawal Keadilan untuk Rakyat”, forum tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus pembahasan sejumlah persoalan publik yang menjadi perhatian mahasiswa.
Presiden Mahasiswa UNUJA sekaligus Koordinator Isu Nasional EBT BEM SI Kerakyatan, Hedi Firmansyah, selaku tuan rumah Rakerwil, menyambut pelaksanaan forum tersebut sebagai bagian dari semangat pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
Menurut Hedi, pelaksanaan Rakerwil di lingkungan pesantren memiliki relevansi kuat dengan nilai perjuangan yang diwariskan pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mun’im.
Nilai tersebut, kata dia, menekankan bahwa ilmu dan pendidikan tidak semestinya berhenti pada kepentingan pribadi, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat.
“Ini perdana BEM SI mengadakan Rakerwil di pondok pesantren. Semangatnya sejalan dengan apa yang diwasiatkan KH Zaini Mun’im, bahwa santri yang tidak berjuang di masyarakat dan hanya memikirkan ekonomi serta pendidikannya sendiri, beliau tidak ridha,” ujar Hedi.
Ia menilai kehadiran BEM SI Kerakyatan di lingkungan pesantren menjadi ruang untuk mempertemukan tradisi intelektual dengan semangat pengabdian dan keberpihakan kepada masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, Moh Iskil El Fatih, dalam sambutannya menegaskan mahasiswa tidak hadir untuk menjadi stempel kekuasaan.
“BEM SI Kerakyatan tidak hadir untuk membenarkan kekuasaan. Kita berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, kita akan kritik dan kita kawal,” tegas Iskil.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu turut menjadi sorotan, mulai dari pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kelangkaan BBM, hingga persoalan keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan.
Iskil menegaskan, Rakerwil bukan menjadi akhir dari pembahasan berbagai persoalan tersebut. Sebaliknya, forum itu menjadi pijakan awal untuk menentukan langkah pengawalan setelah seluruh isu dipetakan.
“Jangan berpikir setelah Rakerwil ini selesai maka persoalannya juga selesai. Justru setelah ini kita mulai bergerak. Apa yang hari ini kita petakan akan kita kawal,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah kelangkaan BBM. Iskil menilai persoalan distribusi tidak boleh terus dibebankan kepada masyarakat.
“Rakyat tidak butuh penjelasan yang berputar-putar. Rakyat butuh BBM tersedia dan mudah diakses. Kalau ada persoalan distribusi, itu yang harus diselesaikan,” katanya.
Selain persoalan BBM, BEM SI Kerakyatan Jatim juga memastikan isu keadilan dalam Tragedi Kanjuruhan tetap menjadi bagian dari agenda pengawalan mahasiswa.
“Selama persoalan keadilan masih dipertanyakan, selama itu pula mahasiswa akan terus mengawal,” tegasnya.
Iskil memastikan hasil Rakerwil tidak berhenti sebagai dokumen organisasi. Berbagai keputusan dan pemetaan persoalan yang dihasilkan dalam forum tersebut akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah advokasi sesuai kebutuhan.
“Kalau harus konsolidasi, kita konsolidasi. Kalau harus audiensi, kita hadapi. Kalau suara rakyat harus dibawa ke jalan, kita siap turun ke jalan,” pungkasnya. (Red)
Komentar