 |
| Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas.(Dok/Istimewa). |
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya dengan membersihkan material longsor. Pemerintah juga harus memastikan akses infrastruktur kembali berfungsi agar aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat tidak terganggu berkepanjangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, longsor terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Malang, meliputi Dampit, Tumpang, Ampelgading, Sumbermanjing Wetan, hingga Bantur. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menghambat mobilitas masyarakat.
Puguh mengapresiasi respons cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang yang telah meninjau sejumlah titik terdampak dan mengerahkan alat berat untuk mempercepat pembersihan material longsor.
Namun, menurutnya, kondisi geografis sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir membutuhkan sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi.
“Bencana seperti ini tentu menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan pada beberapa wilayah yang secara kontur tanah memiliki kerawanan tinggi terhadap longsor dan banjir. Oleh karena itu, konsepsi penanggulangan bencana harus diperkuat dengan mengoptimalkan peran pentahelix untuk mengurangi derajat keparahan bencana,” kata Puguh, Kamis (5/11/2026).
Dia mencontohkan akses jalan di kawasan Tirtomoyo dan sekitarnya yang terputus akibat longsor. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan segera agar mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas perekonomian tetap berjalan.
Selain pemulihan infrastruktur, Puguh menekankan pentingnya pemetaan potensi bencana susulan di sekitar lokasi kejadian. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kawasan berbahaya, menentukan radius zona aman, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai potensi ancaman di lingkungannya.
“Selain penanganan infrastruktur, kami mendorong pemerintah melakukan pemetaan potensi bencana susulan di sekitar lokasi kejadian. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan kawasan berbahaya, radius zona aman, serta langkah antisipasi yang harus diketahui masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, informasi hasil pemetaan harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Dengan begitu, warga dapat memahami tingkat risiko di wilayah tempat tinggalnya dan mengambil langkah penyelamatan lebih cepat apabila terjadi pergerakan tanah maupun bencana susulan.
Puguh juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Program penanggulangan bencana melalui BPBD harus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penanganan darurat hingga pemulihan kehidupan warga terdampak.
“Saya berharap adanya alokasi intervensi anggaran yang optimal dari program-program yang dimiliki oleh BPBD maupun pemerintah kabupaten dan provinsi,” tegasnya.
Dia berharap anggaran tersebut difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, warga tidak hanya terlindungi dari ancaman bencana susulan, tetapi juga dapat segera kembali menjalankan kegiatan sehari-hari.
Lebih lanjut, Puguh menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh elemen melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas harus diwujudkan dalam koordinasi konkret.
Sinergi tersebut diperlukan sejak tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana agar penanganan berjalan lebih efektif dan dampak bencana dapat ditekan.
“Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas menjadi kunci dalam memperkuat penanggulangan bencana. Pendekatan pentahelix perlu diwujudkan melalui koordinasi nyata, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana,” pungkasnya. (Red)
Komentar