 |
| Ketua Umum LPOI, KH. Said Aqil Siroj. (Dok/Istimewa). |
Seruan itu disampaikan Ketua Umum LPOI, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA, dalam keterangan pers di Jakarta.
Menurut Said Aqil, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang santun dan beradab. Nilai itu harus tercermin dalam perilaku politik, bukan justru dirusak oleh provokasi dan perebutan kekuasaan.
"Hukum dan peraturan perundang-undangan wajib dijalankan secara adil dan tidak boleh pandang bulu. Para pemimpin bangsa harus menjalankan politik adiluhung, politik yang mengedepankan kebenaran dan kesatriaan," kata Said Aqil, Rabu (11/11/2026).
LPOI menyatakan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kewibawaan negara dan stabilitas nasional.
Namun dukungan itu disertai desakan agar Presiden bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai berpotensi merongrong negara.
"Karena apa pun alasannya, makar tidak dibenarkan oleh semua agama. Makar haram hukumnya!" tegas Said Aqil.
Ia menekankan, ketegasan diperlukan agar kebenaran segera terungkap dan kegaduhan tidak berlarut-larut.
Dalam menyikapi konflik politik terkini, LPOI menyerukan agar pihak yang bersalah bersikap kesatria: mundur, berhenti, dan menghentikan sikap provokatif.
Sikap provokatif, menurut LPOI, berpotensi menimbulkan pertentangan hingga konflik horizontal yang merugikan bangsa dan negara.
Apabila tidak ada iktikad baik untuk mundur, LPOI meminta DPR mengawal dan menegakkan putusan hukum yang telah final dan mengikat, serta mengambil langkah politik yang diperlukan demi kepastian hukum.
Said Aqil mengutip filosofi Jawa yang hidup di tengah masyarakat: Sopo Salah Seleh, siapa yang salah wajib mundur.
"Wajib tahu diri lah. Kalau tidak mundur bagaimana? Ya demi dan untuk atas nama keadilan, kebenaran, dan kesatriaan yang harus diwariskan pada generasi mendatang, wajib hukumnya dilakukan tindakan tegas dengan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Ia berharap konflik ini dapat diakhiri secara smooth, legowo, dan menjadi pembelajaran yang baik bagi rakyat.
Pihaknya menegaskan, rakyat tidak membutuhkan drama politik yang tidak mendidik dan keserakahan terhadap kekuasaan.
"Rakyat butuh sandang, pangan, papan, dan kemakmuran yang harus diprioritaskan. Rakyat butuh rasa aman dan ketenangan, butuh pendidikan yang digratiskan," kata Said Aqil.
Ia mengingatkan agenda besar bangsa masih menumpuk, mulai dari krisis lingkungan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemberantasan korupsi, hingga pengentasan kemiskinan yang membutuhkan tindakan nyata dan segera.
"Politik yang santun dan beradab, serta stabilitas sosial adalah dambaan semua warga negara Indonesia. Kehidupan yang harmonis adalah modal bagi terwujudnya peradaban Indonesia yang lebih baik," tutupnya. (Red)
Komentar