 |
| Foto : Mohammad Soleh Aminullah, Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bondowoso |
lensajatim.id Bondowoso-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bondowoso meminta pemerintah daerah setempat untuk mengevaluasi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bondowoso Gemilang (Bogem).
Menurut Juru Bicara F-PKB, M. Soleh Aminullah ,saat membacakan pemandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna, Jum'at 10/7/2020.
"Kami minta PT. Bogem untuk segera dievaluasi," ujar Soleh
Oleh sebab itu, Soleh mendorong PT. Bogem untuk dinonaktifkan sementara hingga ada kejelasan progres pengembangannya.
"Mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk dinonaktifkan sementara sampai ada kejelasan progresnya,” imbuhnya.
Sebab menurutnya hingga saat ini, dinilai tak ada progress report PT. Bogem belum jelas. Di sisi lain, saat ini kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan direksi PT. Bogem masuk ranah hukum.
"Kami harap Pemkab Bondowoso juga bisa melaksanakan rekomendasi dari Pansus DPRD dan Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso," tegasnya.
Sementara itu, tampak dalam Rapat Paripurna penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bondowoso, Fraksi PKB Bondowoso menyampaikan sekitar delapan saran pada eksekutif.
Kedelapan saran tersebut adalah:
1. Terrdapat reklame tahun 2018 yang belum dilakukan perpanjangan ijin pada tahun 2019 dan belum dilakukan pembayaran pajaknya sebesar Rp. 52.485.063
2. Pendataan aset daerah masih amburadul. Adanya aset yang sudah dihapus kembali muncul.
3. Berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu, PT. Bondowoso Gemilang(Bogem) kami minta untuk dievaluasi melihat progress report-nya belum jelas.
4. Temuan yang setiap tahun selalu menjadi rekomendasi untuk diperbaiki, yaitu masih adanya Kekurangan Volume pada beberapa paket pekerjaan di beberapa OPD.
5. Adanya bahan material bangunan untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang kualitasnya masih di bawah standar untuk menjadi perhatian.
6. Destinasi wisata di Bondowoso juga perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaanya. Salah satunya contohnya seperti pengelolaan destinasi wisata Tasnan yang pengelolaannya diberikan kepada pihak ketiga.
7. Keberhasilan Pemkab Bondowoso dalam membangun Bondowoso agar lebih maju juga didukung oleh pembantu Bupati yang kompeten. Saat ini OPD-OPD di Pemkab Bondowoso banyak yang diisi oleh Pelaksana Tugas (PLt). Hal ini tentu berdampak terhadap ketidakmaksimalan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh OPD tersebut.
8. Kami ingin Pemkab Bondowoso, terutama Dinas Sosial telibat aktif dalam pengawasan penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin di Bondowoso. Hari ini banyak warga yang mengeluhkan perihal rersebut,(ugik/Hady)
Komentar