> Tokoh Pesantren : Madura Belum Siap Menjadi Provinsi
|
Menu Close Menu

Tokoh Pesantren : Madura Belum Siap Menjadi Provinsi

Kamis, 31 Desember 2020 | 19.13 WIB


Suasana Webinar dengan tema " Siapkah Madura Menjadi Provinsi ?.

lensajatim id Bangkalan- Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin Sumenep,   K.H. Ahmad Halimy,  S.E,  M. Pdi menyebutkan bila Madura hingga saat ini belum siap untuk menjadi Provinsi tersendiri. 


" Bila pertanyaannya apakah Madura siap menjadi Provinsi ? Ya jawabannya kalau saat ini belum siap, karena persyaratan-persyaratan administrasi yang diperlukan memang belum siap," jelas pria yang akrab disapa Halimy saat menjadi narasumber dalam Webinar tentang Madura Provinsi. Selasa (29/12/2020). 


Pria yang pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember ini lalu menyarankan kalau Kedepan, Wibenar dengan tema Provinsi Madura itu harusnya menghadirkan pemangku kebijakan di empat Kabupaten di Madura. " Harusnya yang jadi narasumber ya Bupati 4 Kabuapten di Madura, Ketua DPRD 4 Kabupaten di Madura," ungkapnya. 


Ia lalu menambahkan, harusnya pertanyaannya di Rubah menjadi, Apakah manfaat bila Madura Menjadi Provinsi?, Artinya apabila Madura Provinsi itu membawah manfaat atau maslahat yang lebih baik bagi masyarakat Madura maka baik untuk dilanjutkan. Tetapi bila ternyata Madura Provinsi itu tidak membawa dampak lebih baik, atau malah  manfaatnya tidak terlalu terasa bagi masyarakat Madura maka mungkin ide itu perlu dipertimbangkan kembali.


Apalagi menurutnya, bila berdasar pada  temuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menunjukkan Daerah Otonomi Baru (DOB) itu 60-70 persen mengalami kegagalan. Hanya sekitar 30 persen yang sukses. 


Ditempat yang sama juga, Anggota DPR RI asal Fraksi PKB Syafiuddin Asmoro, S.Sos mengaku pihaknya mendukung rencana Madura menjadi Provinsi tersendiri dengan catatan tujuannnya untuk kemaslahatan masyarakat Madura.  "Kalau untuk kemaslahatan masyarakat Madura saya mendukung penuh Provinsi Madura," terang Syafi


Tetapi, kata anggota Komisi V DPR RI ini, bila upaya menjadikan Madura sebagai Provinsi hanya untuk kepentingan kaum elit, dan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. " Saya dengan tegas menolak," tandas Syafi.


Iriani Ismail, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura (FIB) UTM menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan hal penting dalam pembangunan. Dalam konteks Madura, SDM kita masih perlu banyak perbaikan. " Indeks Pembagunan Manusia (IPM) di Madura masih tergolong rendah," tukasnya.


Webinar yang dimulai sekitar jam 14.00 WIB ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan. Kegiatan itu terlaksana atas kerjasama Jurnalmadura.com, Lensajatim.id, DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Bangkalan, Forum Muda Demokasi (Fomdem) Jawa Timur, dan B-Management. (Had)

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Kesatuan Nelayan Tradisional  Kabupaten Bangkalan, Fm Mudd)

Bagikan:

Komentar